Portaltiga.com - Pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jombang cukup tinggi. Salah satu penyebabnya, dunia usaha semakin lesu hingga terjadi pengurangan pekerja.
Dari data Disnaker Kabupaten Jombang angka PHK hingga September kemarin mencatat ada 616 orang. Jumlah ini terus bertambah setelah hingga pertengahan Oktober menjadi 723 orang.
Menyikapi fenomena ini anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Suwandy Firdaus menilai perlu ada duduk bersama antara Pemprov Jatim dengan pemda setempat.
Menurut Suwandy perlu ada terobosan dari pemerintah bagaimana caranya bisa menciptakan lapangan kerja. Memang saat ini diakui banyak perusahaan terpaksa melakukan PHK massal atau penutupan usaha karena terdampak Covid-19 atau lainnya.
Namun, kata politisi NasDem ini perlu dicarikan solusi agar perusahaan tetap bisa bertahan ataupun mengurangi adanya PHK massal.
Baca Juga : 120 Anggota DPRD Jatim 2024-2029 'Diospek', Ingat Pesan Sekjen Kemendagri Ini
"Kami di legislatif tentunya sangat berharap adanya kerja sama bersama dan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah pengangguran tersebut," terangnya, Minggu (15/10/2023).
Tak hanya itu, lanjut dia, pihaknya juga akan berupaya untuk mencari investor atau perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi di Jawa Timur sehingga bisa mendatangkan lapangan pekerjaan baru di Jawa Timur.
Baca Juga : Rekam Jejak Multazam, Aktivis Modal Pas-pasan Melenggang jadi Anggota DPRD Jatim
"Tentunya jika kami dilibatkan akan berusaha semaksimal mungkin melakukan lobi-lobi dengan perusahaan untuk investasi," terang pria yang juga aktivis buruh ini.
Perlu diketahui juga, hingga akhir 2022 lalu, sebanyak 36.645 warga Jombang masih menganggur. Angka tersebut fluktuatif terdata setiap bulan.
Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.