Portaltiga.com - Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Developmen Gender (IDG) Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2022 nampaknya belum terlalu memuaskan. Sebab masih terdapat ketimpangan atau gap yang cukup besar antara IPG dan IDG..
"IPG kita sudah lumayan tinggi diangka 92. Sedangkan IDG kita ternyata masih rendah di kisaran 72," kata Sri Untari Bisowarno anggota Komisi E DPRD Jatim saat menggelar rapat kordinasi dengan OPD-OPD mitra komisi bidang Kesra terkait Raperda P-APBD Jatim 2023 di kantor Bakorwil Malang, Rabu (13/9/2023).
Yang menarik, kata Untari diantara indikator yang menyebabkan IDG Jatim rendah adalah masih rendahnya partisipasi perempuan di parlemen, partisipasi perempuan dalam hal pendapatan, dan jumlah profesional perempuan juga masih rendah.
"Makanya kita harus terus menerus mendorong bagaimana IDG ini terus meningkat. Caranya adalah dengan membuat teman teman perempuan yang punya kualitas baik itu diberikan tempat yang baik ini posisi posisi yang baik di Jatim maupun di kabupaten kota yang merupakan pancaran dari Jatim," jelasnya.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini menuturkan bahwa parpol yang diketua umumi Megawati Soekarno Puteri pada pemilu 2024 sudah menyiapkan lebih dari 30% perwakilan perempuan sebagai caleg di berbagai tingkatan asal Jatim. Khusus untuk caleg DPRD Jatim ada 42 orang perempuan yang didaftarkan sebagai caleg.
Baca Juga : PDI Perjuangan Jatim Pastikan Emoh Usung Khofifah-Emil di Pilkada 2024
"Tentu kami berharap untuk kepentingan mengurus tentang keterwakilan perempuan di parlemen, saya support women support women sehingga mereka bisa terpilih menjadi wakil rakyat," jelas Untari.
Menurut politikus asal Malang, sudah banyak perempuan yang bisa menduduki jabatan publik dan sukses. Misal Presiden Megawati, Ketua DPR Puan Maharani, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Bupati/Walikota perempuan maupun kepala OPD di Jatim yang dijabat seorang perempuan.
Baca Juga : Marak Kasus Bullying PPDS, dr Benjamin: Jangan Terjadi di Jawa Timur
"Tak selamanya perempuan itu lemah dibanding laki laki karena sudah banyak bukti mereka bisa menempati jabatan apa saja dan sukses. Jadi laki laki dan perempuan itu sebenarnya sama saja," dalih ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah masih tingginya kasus stunting di Jatim. Sebab dari 38 kabupaten/kota di Jatim yang kasus stuntingnya rendah baru ada di Kota Surabaya dan Mojokerto.
"Jadi kami berharap kabupaten/kota yang kasus stuntingnya masih diatas angka 20 kami minta mencermati dan mengamati amanah Presiden dimana penanganan stunting itu jangan banyak rapat kordinasi. Tapi belikanlah vitamin, susu, makanan tambahan dan jangan ngasih makannya pas di posyandu saja," pungkas Sri Untari.
Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.