Portaltiga.com - Nasib guru honorer yang posisinya terancam dengan adanya peralihan guru honorer ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kuotanya kecil mendapat perhatian serius anggota DPRD Jatim Fauzan Fuadi.
Menurut Fauzan adanya rencana penghapusan guru honorer, dinilai menimbulkan dampak negatif bagi proses belajar mengajar. Karenanya pihaknya memberikan usulan terkait penambahan quota perekrutan PPPK.
"Misal di Bojonegoro yang disampaikan tadi saat reses, mereka banyak mengeluh soal PPPK ini, sedangkan honorer nanti akan dihapuskan," ujar Fauzan saat mendapat keluhan dari para guru dalam agenda serap aspirasi Reses I DPRD Jatim tahun 2023, di Pondok Pesentren (Ponpes) Misbahuddin Desa Ngemplak, Kecamatan Baureno Kabupaten Bijonegoro, Senin (28/3/2023).
Politisi muda PKB ini mengatakan, dengan adanya rencana penghapusan guru honorer. dikhawatirkan terjadinya kekurangan guru di tiap-tiap sekolah, dan penambahan jam kerja bagi guru PPPK. Kondisi tersebut akan berakibat efektifitas belajar mengajar kepada murid.
"Jika penghapusan guru honorer benar terjadi, maka akan menjadi suatu masalah. Karena saat ini, keberadaan guru honorer sangat membantu sekolah-sekolah,” jelasnya.
Baca Juga : Jatim Battle Field Terbuka Pilpres, Mesin Politik Cak Imin Sudah Panas Didukung Kiai Khos
Untuk itu, demi mengupayakan nasib guru honorer, penambahan kuota pada seleksi PPPK bagi tenaga pengajar atau guru harus ditambah.
"Jadi penambahan kuota seleksi PPPK untuk guru harus ada," jelas anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bojonegoro-Tuban.
Baca Juga : Fauzan Fuadi Awali Reses dengan Berselawat Bersama Habib Anies Bin Idrus Syahab
Selain itu pihaknya juga meminta Pemprov Jatim memperhatikan guru honorer yang dinyatakan lulus passing grade, tetapi tidak masuk dalam formasi PPPK. Pasalnya nasib para guru harus menjadi perhatian lebih, sesuai dengan janji pemerintah yang ingin memprioritaskan tenaga kependidikan.
"Saya mendapat kabar, ada lebih dari enam ribu guru passing grade yang nasibnya kurang jelas. Ini harus juga dicarikan solusinya, demi kesejahteraan para guru," pungkas ketua Fraksi PKB DPRD Jatim ini. (ars/abi)
Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.