Portaltiga.com - Keputusan pemerintah dengan penghapus BLT untuk UMKM di tahun 2023 dinilai sembrono dan kurang tepat. Pasalnya, sampai saat ini para pelaku UMKM masih membutuhkan kucuran BLT tersebut.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Agus Dono Wibawanto mengaku prihatin atas keputusan pemerintah untuk menghapus BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk UMKM yang diberlakukan terhitung pada tahun 2023 ini.
Agus Dono mengatakan ditengah kebangkitan ekonomi pascapandemi, harusnya bantuan tersebut tetap diberikan mengingat saat dua tahun pandemi, kondisi perekonomian sedang terpuruk.
"Harusnya bantuan tetap diberikan sampai UMKM sudah bisa mandiri dan bisa mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Baru bisa dihentikan," jelas pria asal Malang ini, Kamis (19/1/2023).
Pria bergelar doktor ini mengatakan kalau dasar pemerintah untuk menghentikan BLT tersebut karena perekonomian UMKM sudah pulih pasca pendemi, menurutnya hal tersebut salah besar.
"Sekarang ini justru para pelaku UMKM sedang berusaha bangkit dengan pengembangan produknya menyesuaikan kondisi pasar. Sedangkan para pelaku UMKM ini masih belum maksimalkan untuk pemasarannya. Pemerintah harusnya turun langsung membantu pemasarannya," jelas politisi Demokrat ini.
Ia menegaskan bantuan BLT untuk UMKM sangat mendesak sekali dibutuhkan untuk saat ini.
"Kami minta jangan distop dulu. Baru kalau sudah normal perekonomiannya saya sepakat untuk dihapus atau dihentikan," tutupnya.
Baca Juga : Hibah Program Pembinaan IRT-UM 2024, Untag Surabaya Dorong Pengembangan Usaha Mikro
Terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur Andromeda mengatakan bahwa pada tahun 2022 lalu pihaknya diminta oleh Kementerian koperasi untuk mendata jumlah UMKM di Jawa Timur.
"Waktu tahun 2021 masih ada bantuan, namun tahun 2022 minta pendataan. Tapi sampai sekarang hanya didata saja. Dari pusat belum mengucurkan bantuan tersebut," jelasnya.
Di Jawa Timur, lanjut Andromeda, Pemprov turun membantu para pelaku UMKM diantaranya memberikan bansos untuk meringankan ketika ada kenaikan BBM.
Baca Juga : Universitas Ciputra Surabaya Kembali Dipercaya Tangani Program Wirausaha Merdeka 2024
"kalau dari pusat sampai tahun ini tak ada yang cair bantuannya untuk UMKM," jelasnya.
Pemprov, lanjut Andromeda, juga membantu para pelaku UMKM di Jawa Timur diantaranya membantu pelatihan untuk pengemasan hingga pemasarannya.
"Bagaimanapun di tengah kebangkitan ekonomi, Pemprov terus berupaya maksimal agar UMKM tetap hidup," terangnya.
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan saat ini perekonomian RI saat ini sudah cukup pulih. Itulah mengapa pemerintah berencana menghentikan BLT UMKM yang belakangan memang jadi primadona di kalangan pelaku usaha.
“Per hari ini pemerintah merasa UMKM sudah cukup pulih, survive (bertahan), sehingga program hibah BPUM tidak diperlukan lagi,” kata Teten beberapa waktu lalu. (wan/abi)
Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.