Baca Juga : Imbas Kecelakaan Maut Pesta Halowen, DPRD Surabaya Soroti SOP Hingga Pajak RHU
Portaltiga.com - Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Surabaya, Baktiono menyorot kinerja kadernya di DPRD Kota Surabaya. Teguran ini ditujukan kepada Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya yang dinilai lambat dalam membahas satu program. Baktiono mengaku prihatin atas pembahasan program seragam sekolah untuk SD/SMP negeri ataupun swasta bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang masih belum rampung menjelang dibukanya tahun ajaran baru 2022/2023. "Ini bukan prihatin lagi. Jadi ini sangat ngenes (sedih sekali) kalau kata orang Surabaya," ucap Baktiono kepada media, Kamis (21/4/2022). Baktiono merasa perlu menegur Khusnul Khotimah, lantaran sebagai kader PDI Perjuangan yang seharusnya pro wong cilik justru tidak dapat bekerja secara maksimal dalam mensejahterakan masyarakat. Apalagi jika permasalahan ini mencakup permasalahan seragam sekolah. Seperti diketahui, Pemkot Surabaya juga akan mengikuti Peraturan Presiden (Perpres) 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa, dimana 40 persen anggaran pengadaan barang/jasa dialokasikan untuk UMKM dan Produk Dalam Negeri. Jika dikaitkan dengan hal itu, dengan tak segera rampungnya pembahasan ini, dikhawatirkan tidak dapat melibatkan UMKM untuk memproduksi seragam untuk siswa di Surabaya. Pasalnya, hanya ada sedikit waktu yang diberikan bagi UMKM untuk produksi. "Kenapa sekarang pada bulan April baru dikumpulkan semua. Apakah tidak tahu kalau tadi idenya dimulai kapan dan diberikan mulai kapan. Seragam itu kan harus diserahkan Juni. Kalau melibatkan UMKM mana mampu. Waktu yang tahun lalu aja itu hampir tidak terserap kok," jelasnya. Baktiono yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya periode 2014-2019 itu tak hanya menyorot Ketua Komisi D. Namun ia juga menyorot kinerja Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya yang menurutnya belum melakukan aksi apapun. "Sampai sekarang belum ada aksi apapun. Termasuk di Komisi D yang di sana pimpinannya dari PDIP. Kita menilai kinerja. Jangan mempermalukan nama partai dan wali kota yang diusung tunggal oleh PDI Perjuangan," ungkapnya. Menurut Baktiono, dari hasil penilaian kinerja kader partai PDIP sebagai Pimpinan Komisi D sudah sering dibahas pada rapat fraksi. Ia pun meminta adanya evaluasi komposisi di Pimpinan Komisi D. Tidak hanya itu, ia menilai Dispendik Surabaya juga patut dievaluasi. "Kita sudah mengingatkan juga dalam rapat fraksi. Oleh karena itu, ini patut dievaluasi semua di unsur dinas pendidikan dan di komposisi Pimpinan Komisi D yang dari PDI Perjuangan. Saya berbicara atas nama Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, yang menugaskan petugas partainya di Komisi D," beber legislator Surabaya lima periode ini. (tea/tea)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.