Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
PAN Beri Catatan Krusial 3 Tahun Khofifah-Emil Pimpin Jatim
Portaltiga.com - Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai salah satu partai pengusung Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak pada Pilgub Jatim 2019, ikut bersuara menyikapi 3 tahun pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim tersebut.
Melalui Agung Supriyanto, anggotanya yang duduk di Fraksi PAN DPRD Jatim menilai pasangan Khofifah-Emil lemah dalam penyerapan dan belanja anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Jatim.
Selama 3 tahun, belanja dan penyerapan anggaran selalu dilakukan setiap akhir triwulan tahun anggaran berjalan, bahkan sering dilakukan injury time sebulan sebelum akhir tahun.
Ini menjadi kelemahan yang harus dilakukan evaluasi oleh Khofifah-Emil. Apalagi kondisi ini juga telah mendapatkan teguran dari Menteri Keuangan dan Kementrian Dalam Negri (Kemendagri), ujar Agung, Selasa (15/2/2022).
Menurut Agung, kalaupun ini dilakukan untuk mendapatkan silpa, justru pihaknya khawatir akan menjadi bumerang bagi pasang Khofifah-Emil kedepannya.
Silpa memang perlu untuk menutupi cadangan anggaran ketika memasuki bulan pertama sampai ketiga awal tahun anggaran. Tapi silpa kan ada batasanya tidak boleh lebih dari 5 persen dari APBD, jelasnya.
Kita silpa 2021 saja mencapai 3,8 triliun. Ini memandakan pengelolahan anggaran di bawah nahkoda Khofifah-Emil tidak sehat, lanjut pria yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim.
Kejadian ini, menurut penilaian Agung cukup membuktikan pemerintahan Khofifah-Emil terlalu lambat dalam membelanjakan anggaran yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat Jatim.
Dari pembahasan yang dilakukan Komisi C selama ini dengan Bapenda sebagai OPD penghasil PAD Jatim yang bersumber dari pajak, ketika memasuki triwulan ke dua PAD, yang masuk sudah mencapai 50 persen lebih dari PAD yang di targetkan untuk kekuatan APBD.
Kalau sudah 50 persen, bila PAD kita ditarget 18 triliun maka seharusnya sudah ada dana sekitar 9 triliun, yang ini seharusnya bisa dibelanjakan untuk program-program yang sudah disusun di APBD. Kenapa kok malah disimpan di jas deerah. Ada apa? tanya Agung.
Politisi asal Tuban ini menambahkan, selain persoalan pengelolahan anggaran, pihaknya melihat tiga tahun berjalan saat ini, pengelolahan aparatur pemerintahan juga tidak ada sinergitas sinkronisasi antara OPD yang ada. Imbasnya banyak program yang tidak berjalan seperti rencana.
Banyak sekali program yang direncana dalam perencanaan pembangunan berubah ditengah jalan. Tidak menunjukkan konsistensinya. Sehingga ini juga menghambat program pembangunan untuk rakyat yang seharusnya sudah direnacanakan sejak awal, terangnya.
Selain itu di sisi regulasi tahapan pengelolahan anggaran juga amburadul. Ini bisa dilihat dari pembahasan KUAPPAS yang melebihi target yang telah diatur dalam regulasi, termasuk pembahasan APBD yang juga terkesan di lakukan tergesa-gesa, tidak ada waktu bagi legislatif untuk melakukan pencermatan anggaran yang diajukan.
Ini bagi kita adalah catatan-catatan krusial yang harus di pahami oleh Khofifah-Emil untuk dilakukan perbaikan dalam dua tahun kedepan, sebelum mereka mengakhiri tugasnya sebagai Gubernuf dan wakil Gubernur Jatim masa bakti 2019-2024, pesan Agung. (ars/abi)