Baca Juga : Pilkada Jatim adalah Kesempatan Memilih Pemimpin yang Benar-benar Amanah
Portaltiga.com - Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Jatim mencatat beberapa temuan di 14 kab/kota di Jatim yang tengah menggelar Pilkada 2020 kemarin. Temuan tersebut akan djadikan masukan kepada Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), atau stakeholder lainnya, misalnya DPR RI. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif JaDI Jatim, Dewita Hayu Shinta, dalam pertemuan daring mengatakan ada beberapa temuan menarik saat JaDi Jatim melakukan pemantauan di beberapa kab/kota kemarin. "Temuan itu misalnya, semua jajaran KPPS di Kabupaten Kediri menolak kehadiran saksi kotak kosong di Pilbup Kediri. Seperti telah diketahui, di Pilbup Kediri hanya ada satu paslon yang berlaga, melawan kotak kosong," katanya, Kamis (10/12/2020). Memang, kata dia, sejauh ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang kampanye, adanya saksi bagi kotak kosong. Padahal, kotak kosong sebenarnya juga merupakan representasi bagi pemilih yang tidak ingin memberikan suaranya pada paslon lain. "Ini akan menjadi bahan diskusi dalam menyusun regulasi ke depan, karena tampaknya fenomena kotak kosong akan semakin bermunculan di tahun tahun mendatang," jelasnya. Selain, itu JaDI juga mencatat, banyaknya pemilih yang sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi tidak bisa memberikan suaranya karena sedang menjalani masa hukuman, baik di Lapas maupun di tahanan Polres atau Kejaksaan. Di Malang, lanjut Dewita, ada ribuan warga binaan yang tidak bisa memberikan suaranya. Demikian juga di Mojokerto. Ini karena tidak ada TPS khusus yang mengakomodir hak suara pemilih tersebut. Tentang prokes yang diterapkan secara ketat di semua TPS, JaDI memberikan apresiasi yang tinggi kepada KPU telah mematuhi prokes dengan menyediakan kebutuhan masker, hand sanitizer, dan lainnya, sesuai Prokes. Namun, JaDI juga memberikan catatan, tidak semua TPS menyediakan tempat sampah untuk membuang masker, sarung tangan, tisu yang telah dipakai, sehingga banyak sampah berserakan di sekitar TPS. "Kebutuhan prokes sdh tersedia di TPS, tapi kedisiplinan KPPS, Pengawas TPS, Linmas dan juga pemilih masih rendah dalam menggunakan alat pelindung diri dengan benar," imbuhnya. Ditambahkan Dewita, penerapan jaga jarak juga sulit diterapkan karena luasan TPS yang tidak sesuai standar serta kehadiran pemilih yang tidak sesuai jadwal. "Sehingga penumpukan pemilih tidak bisa dihindari," tambahnya. Temuan lain yang menarik adalah adanya saksi paslon tertentu di luar TPS yang bertugas mengabsen warga yang belum datang ke TPS, dalam waktu tertentu jika belum datang juga ke TPS, saksi paslon ini akan mendatangi tempat tinggal warga, dan memintanya segera datang ke TPS untuk memberikan suara. "Ini menarik karena dilakukan oleh tim sukses paslon tertentu yang masif dilakukan dalam satu wilayah Kabupaten, ungkapnya. Sedangkan ketua Presidium JaDI Jatim, Eko Sasmito menyampaikan, JaDI akan terus melakukan pemantauan hingga penetapan hasil Pilkada di 14 kab/ kota yang melakukan Pilakda. Kita akan kawal terus, sejak hari H, rekap hingga penetapan hasil pilkada di 14 kab/kota yang sudah ada pemantaunya, jelasnya. Ketua KPU Jatim periode 2014-2019 ini mengatakan, JaDI Jatim yang baru terbentuk pada akhir November lalu, akan terus koncern pada isu-isu demokrasi, dan Pemilu. "Kita baru terbentuk 14 November lalu, sangat terlambat dibanding Provinsi lain. Tapi kita langsung tancap gas melakukan pemantauan di Pilkada serentak 2020 ini," pungkasnya. (gbs/abi)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.