Baca Juga : KPU Surabaya Akan Gelar Debat Publik Pilwali Surabaya 2024, Tayang di Dua Televisi
Portaltiga.com - Sejumlah pemuda milenial menilai, masih banyak rapor merah yang bakal ditinggalkan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini di akhir masa jabatanya. Hal itu terungkap dari diskusi sejumlah pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Simokerto dengan legislator PKS, Fatkur Rohman. Meski demikian, para pemuda tersebut tidak memungkiri bahwa Surabaya sudah cukup baik di beberapa sektor. Namun, harusnya sebagai Kota Metropolitan bisa lebih baik lagi bahkan 'wajib' naik level. Untuk itu, diharapkan visi dan misi yang diusung Paslon Nomor 2 Machfud Arifin-Mujiaman bisa mengangkat Surabaya naik ke level lebih tinggi dan memperbaiki catatan-catatan merah yang selama ini ada di Surabaya. Kita sebagai warga Surabaya sangat memahami dan merasakan bahwa Surabaya bisa lebih baik bahkan naik level, ujar Hadi, salah satu pemuda yang berdiskusi dengan Fatkur. Menurut Fatkur, para pemuda ini sangat tahu bahwa pada faktanya banyak keluhan-keluhan terhadap program pembangunan maupun pemberdayaan yang berdampak langsung pada warga-warga di kampung. "Mereka para pemuda itu aktif dan hidup di kampung jadi sangat tahu kondisinya, kata Fatkur. Fatkur, yang juga anggota Fraksi PKS ini menyebut, para pemuda terutama yang aktif di karang taruna menyampaikan masih banyak rapor merah di beberapa item program pemkot Surabaya. Contohnya, sebut dia, soal pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pemerataan kualitas pendidikan, kualitas layanan publik khususnya di kelurahan yang tiap hari berinteraksi dengan warga kampung. Hadi sendiri dalam diskusi kemarin menyampaikan pada Fatkur perlu dimulai program pembangunan berbasis tingkat kampung, RT/RW dan khususnya menyasar daerah-daerah pinggir yang selam ini tertinggal. Saatnya Dana kelurahan itu berbasis kebutuhan RT. Karena dinamika warga Surabaya terbesar adalah di RT-RT. Dan pemerintah semestinya harus hadir dengan support kepastian anggaran untuk RT, missal Rp150 juta per tahun per RT, ujar Hadi. Fatkur menambahkan, program berbasis kampung tentunya RT/RW akan memerlukan pendampingan agar aman secara hukum dan implementasi programnya, baik untuk sarana prasrana di RT maupun untuk pemberdayaan masyarakat. Bahkan mungkin diperlukan semacam pra Musrenbang, mungkin dalam bentuk workshop. Dimana ketua-ketua RT bisa diedukasi perihal bagaimana seharusnya membuat rencana pembangunan tingkat RT, ujarnya. (abi/tea)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.