Baca Juga : KPU Surabaya Akan Gelar Debat Publik Pilwali Surabaya 2024, Tayang di Dua Televisi
Portaltiga.com - Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari P. Batubara menekankan jika tidak ada ruang bagi Kepala Daerah yang hendak melakukan politisasi bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dalam kaitan Pemilihan Kepala Daerah 2020. "Ya itu sudah kita tegur beberapa daerah. Jadi tolong ya teman-teman kepala daerah, ini jangan dipolitisasi," kata Menteri Juliari di acara penyaluran bansos di Surabaya bersama Wali Kota Tri Rismaharini, Rabu (7/10/2020). Lebih lanjut, Mensos juga mengaku bahwa pihaknua sering mendapatkan laporan adanya penundaan pembagian bantuan dengan alasan yang kurang relevan. "Saya juga dapat laporan karena ada juga yang berasnya sudah siap, transporternya sudah siap, tapi ada penundaan dengan alasan yang mungkin kurang relevan," beber Menteri Juliari. "Dalam kesempatan ini saya minta dengan sangat teman-teman di daerah yang berasnya sudah di daerah situ sudah siap disalurkan, bisa segera disalurkan karena warga sudah menunggu, jadi tidak relevan lagi untuk menunda," tegasnya. Menteri Sosial juga mengatakan jika program BST ini adalah instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo yang disalurkan melalui Kemensos. Jadi kalau tidak ada instruksi dari Presiden, program ini belum tentu ada, kata Mensos. Mensos berharap kepada KPM agar bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Salah satunya yakni untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Yang paling penting adalah uangnya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang paling mendesak. Saya harap bantuan ini dapat digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin, pesan dia. (tea/tea)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.