Baca Juga : 27 Paslon yang Diusung Menang, Ketua PKS Jatim Sampaikan Apresiasi dan Komitmen Kolaborasi
Portaltiga.com - DPW PKS Jatim meminta pemerintah agar memberikan perhatian lebih kepada para tenaga kesehatan (nakes) yang berjuang di garda terdepan penanganan pandemi Covid-19. "Kita semua prihatin atas banyaknya nakes yang terpapar. Ini menandakan perlindungan kita terhadap mereka masih belum optimal. Padahal para nakes inilah yang sangat berperan dalam penanganan wabah covid-19," kata Ketua Umum DPW PKS Jatim Irwan Setiawan, Senin (6/7/2020). Di Jawa Timur, tercatat 176 lebih tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19. Sebanyak 111 diantaranya perawat. Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Surabaya dan Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jatim, dari jumlah yang terpapar tersebut, setidaknya 10 dokter dan 8 perawat telah meninggal dunia. Irwan menuturkan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, memastikan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap di tiap Rumah Sakit. "Baju Hazmat, masker N95, dan APD lainnya mesti dalam kondisi tersedia dalam stok yang memadai. Pemerintah harus cek satu demi satu di lapangan," katanya. Kedua, lanjut Irwan, memastikan bangunan dan manajemen Rumah Sakit telah disesuaikan dengan protokol Covid-19. "Misalnya memisahkan koridor pasien Covid-19, ruang ganti nakes yang memadai, ruang istitahat, juga asupan gizi bagi para nakes. Ini kalau tidak dicek satu-satu bisa terabaikan," tuturnya. BACA JUGA: Pandemi Kian Tinggi, PKS Jatim Imbau Jangan Terlena New Normal Yang ketiga, menurut Irwan, adalah perlindungan hukum dan keamanan. "Ada nakes yang dituduh tidak memperlakukan pasien dengan baik padahal sudah sesuai protokol. Ada pula yang digerudug keluarga pasien karena ingin mengambil jenazah. Ada juga yang memaksa membawa pulang pasien Covid. Ini perlu perlindungan dari aparat keamanan agar beban nakes tidak ditambah dengan kekerasan fisik atau pun kriminalisasi," jelasnya. Sedangkan yang keempat, imbuhnya, adalah pencairan insentif bagi tenaga kesehatan sebagaimana yang dijanjikan pemerintah. "Pencairan ini katanya terhambat soal verifikasi. Saya pikir database tenaga kesehatan pasti lengkap. Karena ada pendidikannya, ada organisasi profesi, ada manajemen rumah sakit, bahkan kepegawaian pemerintah. Datanya lengkap. Tidak seperti data penerima Bantuan sosial (bansos) yang mungkin bisa sangat dinamis. Data nakes ini kan rigid. Jadi verifikasinya tidak sulit. Jumlahnya juga tidak sebanyak penerima Bansos. " terang Irwan. Irwan menyampaikan bahwa para tenaga kesehatan juga memiliki keluarga yang harus dihidupi. "Saya yakin ketika menangani pasien Covid mereka tidak berpikir soal insentif. Tapi mereka ini kan punya keluarga yang harus dijaga kesehatannya karena mereka rentan terpapar. Bahkan sampai banyak yang tak menemui keluarga mereka hingga berbulan-bulan agar tak menularkan resiko. Perlambatan ekonomi saat ini kan berdampak bagi semua orang. Termasuk tentu para nakes dan keluarga mereka. Karena itu pemberian insentif adalah bagian dari perlindungan bagi para nakes," paparnya. Dengan meningkatnya perlindungan bagi para nakes, Irwan berharap tak ada lagi nakes yang terpapar covid dan gugur. "Sehingga sumber daya kita dalam penanganan pandemi tidak berkurang. Sebab satu orang nakes sangatlah berarti dalam menyelamatkan kita semua dari wabah ini. Sebab itu, PKS Jatim minta agar Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada para nakes yang gugur dalam pengabdiannya karena covid-19," pungkas Irwan. (abd/abi)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.