Baca Juga : Imbas Kecelakaan Maut Pesta Halowen, DPRD Surabaya Soroti SOP Hingga Pajak RHU
Portaltiga.com - Fraksi Demokrat-NasDem terancam bubar. Hal ini terjadi setelah gagal dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Covid 19 yang bertujuan mengawasi kinerja Pemkot dalam penanganan corona di Surabaya. Ketua Fraksi Demokrat-NasDem Herlina Harsono Njoto mengatakan, perpecahan di tubuh fraksi ini disebabkan oleh salah satu oknum anggota dewan dari partai NasDem yang tidak memberikan sikap pada saat voting banmus soal usulan Pansus. "Saya terbiasa mengungkapkan sikap politik saya secara terbuka, nah ada beberapa orang (Partai NasDem) mungkin yang menyampaikan pendapatnya dalam diam. Dan dalam sikap politik ini sah-saya saja," ungkapnya, Senin (18/5/2020). Karena hal ini, kemudian isu pun bergulir. Herlina dipojokkan oleh politisi Partai NasDem Imam Syafii yang dinilai menolak usulan Pansus COVID-19 lantaran memiliki kedekatan dengan Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono dan Kepala Bappeko Pemkot Surabaya Eri Cahyadi. Selain itu, Herlina dinilai khawatir jika pansus bakal menjadi alat untuk mengawasi bantuan sembako buat warga terdampak COVID-19 yang berpotensi ditunggangi kepentingan elektoral Eri Cahyadi di Pilkada Surabaya 2020. "Saya dekat dengan semua orang di pemkot. Jangankan Eri, dengan Risma (Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini) saya juga dekat, kok. Akan tetapi, kedekatan secara profesional," katanya. Ia pun mempertegas bahwa Imam Syafii tidak becus dalam menentukan sikap anggota Partai NasDem yang pada saat voting malah tidak hadir. "Imam itu tidak becus ngurusi NasDem sendiri, kadernya mana yang ketika dua kali voting tidak hadir?," tegasnya. Padahal menurutnya, tidak hanya Partai Demokrat yang berubah sikap. Ada Fraksi lain yang juga berubah sikap tidak mendukung dibentuknya Pansus. "Kalau Imam sudah tidak nyaman berada di Fraksi Demokrat-NasDem, saya tidak sebut Partai lo ya, kalau memang sudah tidak nyaman berada di Fraksi ini ya silahkan cari fraksi lain," pungkasnya. Diketahui sejak awal pembentukan Pansus Covid digulirkan oleh sejumlah fraksi sudah menuai pro dan kontra dan berlanjut dalam rapat Banmus DPRD Kota Surabaya. Pimpinan Banmus berupaya menempuh jalan musyawarah. Namun, tetap tidak terjadi mufakat sehingga diputuskan jalan voting. Informasi yang diperoleh, dari 16 anggota dan pimpinan Banmus yang mengisi absen, yang ikut voting sebanyak 13 orang. Hasilnya enam anggota Banmus yang menyetujui Pansus COVID-19 adalah Reni Astuti (Fraksi PKS), Laila Mufidah (Fraksi PKB), A.H. Thony (Fraksi Gerindra), Endi Suhadi (Fraksi Gerindra), Minun Latif (Fraksi PKB), dan Hamka Mudjiadi (Fraksi PAN-PPP). Namun, karena ada peserta yang tidak ikut voting, kemudian masuk ruangan rapat kembali, akhirnya para pengusul Pansus COVID-19 meminta pimpinan rapat mengulang voting. Tercapai komposisi final yakni 8 suara menolak pansus dan 5 suara setuju pembentukan pansus. Delapan anggota Banmus yang menolak pansus, yakni Adi Sutarwijono (Fraksi PDIP), Syaifudin Zuhri (Fraksi PDIP), Abdul Ghoni Mukhlis (Fraksi PDIP), Dyah Katarina (Fraksi PDIP), Sukadar (Fraksi PDIP), Arif fathoni (Fraksi Golkar), Herlina (Fraksi Demokrat-NasDem), dan Tjutjuk Supariono (Fraksi PSI). Lima anggota Banmus yang setuju pansus, yakni Reni Astuti (Fraksi PKS), Laila Mufidah (Fraksi PKB), A.H. Thony (Fraksi Gerindra), Endi Suhadi (Fraksi Gerindra) dan Akhmad Suyanto (Fraksi PKS). Sebelumnya, Imam Syafii, Politisi Partai NasDem menyayangkan gagal dibentuknya Pansus Covid 19. Menurutnya, Fraksi Demokrat-Nasdem tidak pernah membicarakan soal perubahan dukungan menolak Pansus. "Disayangkan. Fraksi kami tidak pernah membicarakan penolakan Pansus. Sementara Herlina sendiri tidak pernah mengajak bicara untuk perubahan dukungan Pansus," kata Imam seperti dikutip dari Tribunnews. Tidak hanya itu, Imam menuding ada upaya menggagalkan Pansus dengan mendekati anggota-anggota Fraksi. Merayu mencegah usulan Pansus dengan iming-iming dapat paket sembako dari CSR. (tea/tea)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.