Baca Juga : Bagikan Beras ke 11.200 Warga Bojonegoro, Budiono Ajak Doakan Kabinet Prabowo, dan Khofifah Menang
Portaltiga.com - Sekretaris DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad menilai Pemprov Jawa Timur belum optimal menangani wabah Covid-19 di Jatim dan mengantisipasi dampaknya. "Kita tidak tahu cara kerja Gugus Tugas di bawah kendali Gubernur, tapi angka-angka statistik menunjukkan bahwa cara kerja mereka tidak optimal," katanya, Senin (27/4/2020). Wakil Ketua DPRD Jatim itu memberikan sorotan mengenai beberapa temuan klaster baru wabah Covid-19 di Jatim. Diantaranya adalah kluster pesantren Temboro di Magetan dan kasus baru di Kabupaten Sumenep. Menurut dia, adanya kasus baru itu menunjukkan Gugus Tugas Pemprov Jatim kebobolan. Karena itu, tim tracking Pemprov Jatim harus lebih detail lagi dalam memetakan penderita covid-19, untuk melacak penularannya. "Kasus Magetan dan Sumenep yang semula mendapatkan pujian sudah cukup mengindikasikan bahwa pada sisi rumpun pencegahan dan rumpun tracing kita kebobolan. Saya berharap lebih diperkuat lagi di dua rumpun itu," tambahnya. Sadad juga berharap agar Pemprov Jatim segera mengucurkan Bantuan Sosial (Bansos) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah yang akan diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). "Di samping itu, bansos dalam berbagai bentuk harus dipercepat, hal ini setidaknya memenuhi kebutuhan primer dulu, untuk membatasi pergerakan masyarakat. Kampanye #stayathome harus dibarengi dgn pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan primer dulu," jelasnya. Sadad mengatakan, meski PSBB adalah pilihan sulit bagi Pemprov Jatim, langkah itu diyakini efektif untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Pemprov Jatim harus bergerak cepat untuk memetakan warga Jatim yang belum memperoleh Bansos dari pemerintah pusat. "Soal bansos itu sumbernya karena data tidak bisa diintegrasikan antara PKH, BPNT, social safety net, dan berbagai jenis bansos lainnya," pungkas dia. (wan/abi)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.