Baca Juga : Khofifah-Emil Datangi Kantor Golkar Jatim Disambut Daftar Pekerjaan Rumah, Sanggup?
Portaltiga.com - Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Jawa Timur digelar mulai sore ini, Kamis hingga Jumat (5-6/3/2020). Selain memilih Ketua DPD Golkar Jatim periode 2020-2025, Musda juga akan membahas rekomendasi Pilkada. Masing-masing pengurus di kabupaten/kota juga akan melaporkan perkembangan politik masing-masing daerah. "Tentu, nanti akan masuk dalam pembahasan soal rekomendasi pilkada. Kami juga akan membicarakan komunikasi politik dengan lintas partai," Ketua Panitia Penyelenggara Musda Golkar Jatim, Sahat Tua Simanjuntak, Kamis. Bahkan, pembahasan ini akan dilakukan di dua komisi sekaligus, baik komisi program maupun komisi rekomendasi. "Silakan teman-teman kabupaten/kota juga mulai merumuskan (pembahasan pilkada)," jelas Sekretaris DPD Golkar Jatim ini. Sekalipun demikian, nantinya keputusan akhir pemberian rekomendasi tetap berada di DPP. Proses penjaringannya sendiri juga masih berlangsung. BACA JUGA: Jelang Musda Golkar Jatim 2020, 3 Nama Mulai Mencuat Diberitakan, soal pilkada, seleksi calon kepala daerah di Partai Golkar memang dimulai dari daerah. DPD Golkar Jawa Timur menyebut masih akan menyeleksi lima nama di masing-masing daerah yang akan disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Hal ini pernah dijelaskan Sahat mengutip petunjuk pelaksanaan (juklak) Nomor 6 tahun 2016 tentang penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah. "Berdasarkan petunjuk DPP melalui juklak 06, DPD kabupaten/kota mengusulkan sekurang-kurangnya lima bakal calon," kata Sahat beberapa waktu lalu. Sahat menjelaskan, semakin banyak nama yang mengikuti penjaringan maka menunjukkan representasi ketokohan di masing-masing daerah. "Sehingga, kalau ada DPD yang hanya menyetorkan 2 atau 3, maka pengurus di atasnya, DPD atau DPP berhak untuk menambahkan," kata Sahat, yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim. Dari usulan itu, DPD provinsi akan menyampaikan usulan ke DPP. DPP akan melakukan penjaringan, yang didasarkan atas berbagai pertimbangan. Satu di antaranya didasarkan pada hasil survei. "Kami sebelumnya sudah meminta para calon untuk melakukan survei. Survei ini dibiayai yang bersangkutan, bukan lagi partai atau DPP," kata Sahat. (abd/abi)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.