Utang BPJS di RS Milik Pemprov Jatim Capai Rp 408,3 Miliar

Portaltiga.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memiliki tunggakan utang di empat rumah sakit milik Pemprov Jatim. Total tunggakan utang BPJS mencapai Rp 408,3, miliar.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim mengatakan, dari sekian rumah sakit milik Pemprov Jatim yang tinggi tunggakannya adalah RSUD dr Soetomo yang mencapai Rp 321 miliar. Sementara Rumah Sakit Haji tunggakan BPJS mencapai Rp 4,9 miliar, Rumah Sakit Soedono Madiun mencapai Rp 11 miliar, dan RS Saiful Anwar Malang Rp 71,4 miliar.

Suli menilai tunggakan BPJS per Bulan Mei 2019 ini tidak sedikit. Tunggakan yang belum terbayarkan dikhawatirkan berpengaruh pada cash flow rumah sakit karena berkaitan dengan pihak ketiga yakni penyedia obat.

“Kalau ini tidak segera terselesaikan oleh BPJS tentu ini bisa menjadi persoalan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dr Soetomo. Kita takut rumah sakit tidak bisa memenuhi atau mengganti biaya obat bagi pasien,” ujar Suli, usai dengar pendapat dengan direktur rumah sakit Pemprov Jatim, di gedung DPRD Jatim, Jumat (14/6/2019).

Komisi E mendesak BPJS melakukan langkah langkah yang cepat untuk menyelesaikan beban piutangnya. Hal ini bertujuan agar proses pelayanan kesehatan pada masyarakat tidak terhambat dengan cashflow.

“Saya belum mendapat penjelasan (solusi pembayaran). Ya karena ini kan biasanya sesuai dengan tahapan-tahapan yang harus diselesaikan,” katanya.

Meski tunggakan BPJS belum dibayar, dewan mengingatkan agar rumah sakit pemprov tidak membatasi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Direktur rumah sakit tentunya mempunyai cara agar pelayanan kesehatan tidak terganggu. Salah satunya rumah sakit dr Soetomo harus melakukan gali lubang tutup lubang agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu dengan utang BPJS yang belum terbayar.

“Tentu ada kepintaran masing-masing direktur. Kita akan mendorong direktur ini, dan mereka juga sudah melakukan langkah-langkah itu jangan sampai kemudian ini berpengaruh pada pelayanan kepada masyarakat,” paparnya.

Dewan tetap mendorong manajemen rumah sakit pemprov terus berkomunikasi dengan BPJS karena mereka mengeluh dapat berpengaruh pada cashflow keuangan rumah sakit. (ars/abi)

berita terkait

JOIN THE DISCUSSION

Translate »