TPID Jatim Siap Kawal Inflasi di Tahun 2017

TPID Provinsi Jawa Timur telah berhasil mengawal pencapaian inflasi Jawa Timur sepanjang Ramadhan dan Lebaran, sehingga Jawa Timur berhasil mencatatkan inflasi terendah di Kawasan Jawa (diluar Provinsi DKI Jakarta).

Difi Ahmad Johansyah,
Direktur Eksekutif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Timur mengatakan, bahkan, akumulasi pencapaian inflasi Jawa Timur dalam periode Ramadhan & Lebaran ini tercatat lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi periode Ramadhan & Lebaran dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir.

“Selain itu, pertama kali dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, inflasi kelompok volatile food pada periode Lebaran (Juli-17) tercatat deflasi sebesar -0,01%-mtm, sehingga dapat menopang terkendalinya inflasi umum (IHK) Jawa Timur di tengah meningkatnya tekanan inflasi kelompok administered price.”ujarnya kepada wartawan usai rapat TPID Jatim Rabu sore (19/07/17) di Surabaya.

Ia menjelaskan, berbagai upaya yang dilakukan oleh seluruh jajaran instansi yang tergabung dalam TPID Provinsi Jawa Timur maupun pihak swasta yang turut bersinergi dalam menjaga ketersediaan pasokan dan mengendalikan eskpektasi masyarakat.

khususnya, kata Difi, melalui “sinergi Gerai Stabilisasi Harga Pangan” dan upaya pengamanan kelancaran distribusi oleh Satgas Pangan dinilai telah berhasil meredam gejolak harga menjelang Lebaran yang biasanya mengalami
peningkatan.

Difi megatakan, inflasi Jawa Timur di tahun 2017 diperkirakan berada dalam batas kisaran sasaran inflasi 4±1%. Namun demikian, TPID Provinsi Jawa Timur masih terus mewaspadai potensi risiko inflasi, terutama bersumber dari penyesuaian administered prices, sejalan dengan kebijakan lanjutan reformasi subsidi energi oleh Pemerintah.

“Potensi risiko inflasi yang cenderung meningkat tersebut sebagai dampak kenaikan inflasi di kelompok administered price dibandingkan tahun lalu yang didorong penyesuaian tarif listrik 900VA sesuai keekonomiaanya secara bertahap (Jan,Mar,Mei), penyesuaian harga rokok akibat kenaikan cukai, penyesuaian jasa perpanjangan STNK, serta kenaikan harga BBM non subsidi sejalan dengan tren kenaikan harga minyak dunia.”terang Difi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, di samping itu, dampak lanjutan berbagai kebijakan administered price tersebut terhadap kenaikan harga komoditas di kelompok volatile food dan core pun perlu menjadi perhatian.

Sehubungan dengan hal tersebut, tambah Difi, melalui pelaksanaan High Level Meeting ini, TPID Provinsi Jawa Timur terus memperkuat sinergi guna melahirkan ide-ide kreatif yang efektif dan inovatif dalam mengantisipasi gejolak harga, sehingga diharapkan Jawa Timur dapat terus mempertahankan terkendalinya inflasi sampai dengan akhir tahun 2017.

Pada High Level Meeting (HLM) yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur selalu Ketua, dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur selaku Pengarah, serta seluruh anggota, TPID Provinsi Jawa Timur merumuskan dan mensinergikan berbagai program pengendalian inflasi yang telah terdapat di beberapa instansi dan perangkat daerah dalam rangka mendorong penguatan infrastruktur baik dari aspek regulasi maupun pembangunan fisik.

Difi menambahlan, program TPID Provinsi Jawa Timur dalam rangka pengendalian harga ke depan yaitu penguatan jaringan distribusi melalui (1) penguatan supply ke 4.600 gerai stabilisasi pangan di Jawa Timur yang dikelola oleh berbagai instansi, (2) integrasi data SISKAPERBAPO dengan SIPAP (Sistem Informasi Perdagangan Antar Provinsi), database pasokan komoditas pangan strategis dan profil petani melalui pembentukan BIG Data Analytic Platform Inflasi Jawa Timur.

Ketiga, pembukaan dan pemanfaatan 4 (empat) jembatan timbang di lokasi strategis untuk pemantauan arus barang di Jawa Timur, (4) sosialisasi dan optimalisasi pelabuhan New Tanjung Tembaga – Probolinggo sebagai alternatif lokasi bongkar muat barang, (5) penambahan rute penerbangan di wilayah Jawa Timur, dan (6) realisasi 7 (tujuh) embung baru di Provinsi Jawa Timur serta perbaikan jalan secara berkala dalam rangka mendukung produktifitas pertanian.

Serta ke tujuhmendorong implementasi kerjasama antar daerah untuk mengatasi surplus defisit komoditas pangan melalui kerjasama BUMD/BUMDES atau lembaga buffer lainnya.

“Sementara dari aspek regulasi, TPID Provinsi Jawa Timur akan mendorong (1) Himbauan penyusunan database kalender tanam-panen dan sentra produksi (peta produksi komoditas unggulan daerah), (2) himbauan penetapan batas tertentu untuk biaya pendidikan, serta (3) mendukung rencana ketentuan range tarif untuk angkutan oleh Kementerian Perhubungan”.ungkapnya. (Trish)

About the author

Related

JOIN THE DISCUSSION