Umum

Takut Melaksanakan Prona, Kepala Desa Sambat Ke Gus Ipul

Portaltiga.com - Puluhan kepala desa (Kades)  mengeluh alias sambat kepada Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf terkait pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona) yang dinilai memberikan informasi yang tidak sama dengan pelaksanaan di lapangan. Akibatnya, banyak kepala desa di Jatim yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT).
"Akibat aturan aturan yang bisa disalah artikan terkait pungutan-pungutan yang bisa dilakukan pada prona, banyak kepala desa yang terkena OTT," kata Heru Sulthon, perwakilan kepala desa Balong Bendo, Sidoarjo, kepada wartawan usai pertemuan dengan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf di ruang kerjanya, Senin (27/2).
PRONA adalah salah satu bentuk kegiatan legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara massal.
Prona ini, termasuk program yang kita apresiasi. Akan tetapi, ditengah perjalanan banyak masalah yang muncul. Kami memohon kepada Presiden memberikan payung hukum sejelas-jelasnya terkait aturan pungutan yang diperbolehkan dalam prona sehingga tidak tersangkut permasalahan hukum di kemudian hari, tuturnya.
Para kepala desa yang bertemu Gus Ipul, panggilan akrab Saifullah Yusuf, berasal dari 7 tujuh daerah. Masing-masing Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Bojonegoro, Jember,  Lumajang dan Banyuwangi.
"Saat ini ketakutan karena banyak rekannya sesama kepala desa yang masuk penjara. Kami sementara tidak berani melaksanakan program Prona itu. Teman-teman kepala desa ingin memboikot, karena sama saja jadi jebakan kepada kepala desa dan banyak dipenjara," tambahnya.
Menanggapi hal itu, Gus Ipul menyebut Pemprov Jatim akan memfasilitasi keinginan para kepala desa untuk beraudiensi dengan pemerintah pusat melalui kementrian desa. Kades mengeluh aturan yang multi tafsir terkait prona sehingga banyak kepala desa yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Cyber Pungli.
Kami akan membantu keluhan kades yang ingin menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan prona yang dinilai multi tafsir kepada pemerintah pusat, tegasnya. (Bmw)

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait