Soekarwo: Prinsip Keadilan Sosial Solusi Hadapi Neo Liberal

Portaltiga.com – Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan prinsip keadilan sosial dapat diwujudkan dengan keberpihakan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang membela dan pro terhadap rakyat kecil atau kaum marjinal. Prinsip keadilan sosial itu mengutamakan rasa adil dan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat.

Hal itu dikatakan Soekarwo saat menjadi pembicara Sarasehan dan Soft Launching Jurnal Trisakti di Hotel Mercure Surabaya Kamis (7/9/2017). Selain Pakde Karwo-sapaan akrabnya-, acara tersebut juga menghadirkan nara sumber Prof Ahmad Erani Yustika, (Gurubesar Ekonomi Unibraw Malang) dan Airlangga Pribadi (pengajar Ilmu Politik Unair Surabaya).

Dijelaskan, sudah saatnya kita harus kembali pada konsep keadilan sosial yang ada pada konstitusi kita, yakni Pancasila. Yang diutamakan adil dulu, baru kemudian bisa mewujudkan kesejahteraan bersama. “Itu yang jadi fokus untuk menghadapi neo liberal,” tegasnya.

Menurutnya, keberpihakan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang membela dan pro terhadap rakyat kecil bisa dalam bentuk memberikan suku bunga murah terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan meningkatkan kualitas SDM.

Suku bunga murah, ditujukan agar produksi UMKM menjadi lebih efisien, sehingga dapat bersaing dengan perusahaan besar yang juga efisien karena menggunakan mesin. “Yang diefisienkan adalah produknya, bukan tenaga kerjanya. Karena 87% tenaga kerja di Jatim bekerja pada sektor UMKM,” paparnya.

Karena itu, Pemprov Jatim memberikan stimulus kredit murah kepada UMKM dengan metode loan agreement melalui perbankan. Skemanya, APBD Pemprov di-bridging-kan kepada Bank Jatim dengan bunga 2 % per tahun, kemudian Bank Jatim berperan menjadi APEX Bank bagi BPR-BPR di Jatim dengan suku bunga kredit efektif sebesar 6 % per tahun.

Selanjutnya, BPR diperkenankan menyalurkan dana kepada UMKM dengan bunga 7-9 % per tahun. Jauh lebih kecil dari pada suku bunga yang diterapkan bank kepada sektor UMKM pada umumnya yang berkisar di atas 20% per tahun.

“Untuk meningkatkan kualitas SDM, dilakukan restrukturisasi pendidikan dengan cara memperbanyak SMK mini dan bekerjasama dengan berbagai negara maju untuk menghasilkan tenaga kerja siap pakai yang berkualitas dan memiliki sertifikasi tingkat internasional,” katanya.

Pakde Karwo juga menjelaskan neo liberal sebagai paham yang dapat membawa dampak negatif bagi rakyat kecil. Pasalnya, paham tersebut mengutamakan tiga hal pokok. Yakni, negara dilarang ikut campur dalam pasar perdagangan, efisiensi adalah segala-galanya, dan memotong bantuan terhadap orang yang tidak mampu.

“UMKM dijual dan diberikan kepada swasta. Neo liberal juga berpegangan terhadap pajak, jadi agar ekonominya berkembang, maka pajak terhadap perusahaan besar itu dikenakan secara murah, agar produknya efisien,” jelasnya.

Jika pajak terhadap perusahaan besar menjadi murah, maka usaha kecil seperti UMKM akan mati karena tidak efisien. Akibatnya, banyak pengangguran. “Wong yang kerja di UMKM itu rata-rata adalah saudara atau tetangganya. Sedangkan di perusahaan besar, tenaga itu digantikan oleh robot,” ujarnya.

Dampak dari banyaknya pengangguran itu adalah daya beli masyarakat akan rendah. Akhirnya, perusahaan besar yang lebih efisien itu lama-lama juga akan bangkrut karena tidak ada yang bisa membeli produknya. “Jadi sebelum neo liberal ini terjadi, kita harus utamakan prinsip keadilan sosial guna mewujudkan kesejahteraan,” pungkasnya. (bmw/abi)

berita terkait

JOIN THE DISCUSSION