Umum

SMK Garam Pamekasan Godok SDM untuk Jadikan Madura Kawasan Ekonomi Khusus

Portaltiga.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali menegaskan komitmennya untuk menjadikan Pulau Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri Garam. Khofifah berharap dengan adanya KEK Industri Garam, pertumbuhan ekonomi di Madura akan semakin meningkat. Untuk mewujudkan terget tersebut, pihaknya juga berkerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Bersama pemerintah daerah, pihaknya telah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan adanya SMK Garam. Sekolah ini di antaranya ada di Pamekasan. Di sana sudah ada SMK Kelautan yang memiliki Program Keahlian (Progli) garam. "Kami apresiasi Pamekasan yang paling cepat merespon dengan adanya SMK Garam," kata Khofifah ketika dikonfirmasi di Surabaya. SMK Garam akan mendapatkan penguatan dari khusus dalam pengelolaan garam, khususnya yang ada di Madura. Termasuk, pengaplikasian teknologi untuk mengevektifkan produksi garam. Sebab, untuk memaksimalkan kualitas dan kuantitas hasil, perlu adanya terobosan dalam produksi. "SMK Garam akan menjadi pintu masuk dari anak mudannya," kata Khofifah yang juga Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) ini. SMK tersebut akan menjadi sekolah percontohan untuk daerah lain. Selain itu, siswa yang berasal dari luar Pamekasan juga bisa bersekolah di sekolah ini. Tak hanya di Pamekasan, pihaknya juga akan melakukan sinergitas dengan tiga pemda lain. Misalnya di Sampang yang sukses memproduksi 346 ribu ton garam pada 2018 lalu. "Di Sumenep, juga kami dorong. Pun demikian pula di Sampang sebagai penghasil garam. Madura menjadi penghasil tertinggi di Indonesia selain Indramayu," katanya. Selain penyiapan lahan dan juga SDM, pemerintah juga akan menyiapkan bantuan permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk meningkatkan industri di sana. "Petani garam di kelas menengah dan kecil baru akses KUR pada November silam melalui keputusan pemerintah," kata Khofifah. Sebelumnya, petani garam belum bisa mendapatkan bantuan permodalan karena garam dinilai sebagai bahan tambang. "Namun, petani garam diputuskan sekarang bagian dari petani," katanya. Selesai dengan modal dan produksi, pemerintah provinsi juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menjaga harga garam. Diharapkan, harga garam tak anjlok utamanya saat musim panen. "Kami juga koordinasi dengan pemerintah daerah hingga dengan Pertanian. Utamanya untuk soal HET (Harga Eceran Tertinggi) Garam," kata Khofifah yang juga mantan Menteri Sosial RI ini. "Perlu adanya intervensi dari pemerintah agar harga tak jatauh. Kalau garam dibawah Rp1500 maka petani kasihan. Seharusnya, ada di angka Rp1600," kata Khofifah menambahkan. (sry/abi)

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait