Serapan OPD Rendah, Ini Kritik Fraksi Gerindra Jatim

Portaltiga.com – Serapan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim yang rendah terus mendapat soroton dari DPRD Jatim. Kini giliran Fraksi Gerindra angkat bicara.

Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim Ahmad Hadinuddin patut diduga adanya intervensi kepentingan pihak di luar birokrasi.

“OPD itu sudah puluhan tahun mengelola anggaran. Dudah hafal prosedur dan landasan hukum, bahkan kalau ada perubahan undang undang mereka pertama kali mendapatkan informasi, sosialisasi dan salinan undang undang. Jika ada penyerapan anggaran rendah patut diduga ada intervensi kepentingan pihak pihak diluar birokrasi,” jelasnya, Senin (14/10/2019).

Dikatakan oleh Hadinuddin, pihaknya berharap serapan rendah ini harus segera didongkrak menjadi optimal.

“Rakyat jangan sampai jadi tumbal lambatnya penyerapan anggaran. Rakyat yang seharusnya menikmati kue pembangunan harus menjadi tumbal akibat serapan rendah. Ingat saat sidang paripurna istimewa HUT Jatim ke-74 kemarin,  petuah KH Zawawi Imron yaitu  jika ada yang menyakiti rakyat, hati kita yang berdarah. Ini menjadi motivasi kita untuk kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.

Sementara itu anggota Fraksi Gerindra lainnya Hadi Dediansyah menilai serapan rendah yang terjadi saat ini pada OPD di lingkungan Pemprov Jatim dikarenakan belum ditemukan ritme yang sama antara kinerja Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan kepala dinas masing-masing OPD.

“Harap dimaklumi, karena saat ini etos kerjanya masih sesuai dengan gubernur sebelumnya. Jadi kepala dinas OPD maupun gubernur Jatim saat ini harus menyesuaikan kinerjanya satu sama lain,” ungkap pria yang juga wakil ketua Komisi A DPRD Jatim ini.

Menurutnya saat ini peran Sekdaprov yang sangat dibutuhkan untuk menjembatani persoalan yang terjadi itu dengan Gubernur.

”Harus ada sinergi antara Gubernur Khofifah dengan sekdaprov Jatim. Bu Khofifah ini melanjutkan Pakde Karwo dan tentunya yang paham kepemimpinan Pakde Karwo adalah Sekdaprov Jatim. Peran sekdaprov harus optimal mensinergikan OPD dengan ritme gubernur Jatim,” jelasnya.

Dikatakan oleh Hadi Dediansyah, Sekdaprov Jatim harus menyampaikan ke gubernur Jatim secara faktual agar penyerapan anggaran sesuai dengan target.

”Kami minta kinerja Sekdaprov lebih maksimal. Bilamana perlu gubernur mengambil sikap tegas terhadap OPD-OPD yang kurang maksimal dalam kinerjanya,” pungkas dia

Dari data yang ada, dari 56 OPD di Pemprov Jatim baru 37 OPD yang telah merealisasi serapan anggaran hingga kisaran 50 sampai 70 persen. Sisanya, 19 OPD masih di bawah 50 persen.

Sekedar diketahui, target serapan APBD yang diatur dalam Pergub Jatim No 92 tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Jatim tahun anggaran 2019 disebutkan bahwa target serapan pada triwulan tiga dengan total keseluruhan adalah 80 persen. Rinciannya pada triwulan I sebanyak 20 persen, triwulan II 35 persen dan dan triwulan 25 persen. (ars/abi)

berita terkait

JOIN THE DISCUSSION

Translate »