Umum

Sejumlah Fraksi DPRD Surabaya Inginkan Masa Transisi Sebelum New Normal

Baca Juga : Laziznu dan LBM Tegur Pemkot Surabaya Soal Zakat Kampung Madani

Portaltiga.com - Sejumlah Fraksi DPRD Surabaya menginginkan adanya masa transisi baru menjelang era new normal. Keinginan ini disertai ditiadakannya PSBB JILID 4. Ketua Fraksi PSI William Wirakusuma mengatakan, PSBB jilid 1-3 dinilai kurang efektif. Hal ini didasari melihat data pasien sebaran covid-19 dari PSBB jilid 1-3 yang terus naik. "Berarti masih kurang efektif untuk PSBB, tapi kalau ini dilanjutkan terus berdampak roda perekonomian. Mending tidak pakai status PSBB cuman pengawasan protokolnya diperketat," kata William, Senin (8/5/2020). William menjelaskan, peralihan masa transisi yaitu membiasakan orang jaga kesehatan, tetap wajib memakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak. "Kami harap pemerintah ada regulasi baru di masa transisi supaya ekonomi bisa berjalan baik. Apalagi saat ini tingkat kesembuhan pasien covid terus meningkat," terang dia. Lanjutnya, di dalam masa transisi baru untuk Kampung Wani di tingkat Kelurahan harus terus ditingkatkan. "Kampung wani di setiap kampung-kampung kita usulkan dan efektif. Sebenarnya sejak awal ada karantina wilayah (lokal, red) dari dulu sebaran covid-19 tidak akan meluas, karena mereka lebih tahu kondisi kesehatan warganya," ungkap dia. Selama masa transisi baru, William optimistis tidak akan terdapat kluster baru dan kenaikan signifikan. "Saya Optimis tidak ada kluster-kluster baru sebaran covid atau tidak bakalan ada kenaikan secara segnifikan di Surabaya," tandasnya. Wakil Ketua Fraksi Golkar Agoeng Prasodjo juga menginginkan tidak diperpanjang PSBB Surabaya Raya. "Selama ini Surabaya sudah mengikuti aturan. Bisa kita bayangkan PSBB dilapangan tidak efektif karena malam hari tidak dijaga ketat, artinya ada semacam pembiaran," katanya. Jika PSBB Surabaya diperpanjang, kata Agoeng bagaimana dengan perekonomian ditingkat bawah itu harus ada solusi. "Kalau tidak ada solusi kasihan warga, karena secara perekonomian warga sudah jatuh. Yang harus dipikirkan yaitu warga ditingkat bawah ini tidak mempunyai tabungan banyak. Kecuali kalau Gubernur Jatim memberikan bantuan yang jelas kepada pelaku usaha warkop dan lainnya. Tentunya warga akan mematuhi karena secara kehidupan warga sudah terpenuhi," terang dia. Lanjutnya, maka pihaknya setuju atas usulan dari Wali Kota Surabaya untuk PSBB tidak diperpanjang. "Tapi masa transisi selama seminggu ini warga tetap melakukan protokoler kesehatan, sehingga PSBB tidak perlu diperpanjang lagi," pungkas dia. (tea/tea)

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait

LKPJ Wali Kota 2023, DPRD Surabaya Soroti Hal Ini

Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya 2023 disampaikan Wakil Wali Kota (Wawali), Armuji pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu (20/3/2024), dengan tema “Penguatan SDM, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Transformasi Eko …