Headline News
Motor Trail Honda Laris Manis (November 18, 2017 2:54 pm)
Karangan Bunga Lucu Untuk Setnov Dirusak (November 18, 2017 2:18 pm)
Setya Novanto Dapat Karangan Bunga Lucu (November 18, 2017 1:02 pm)
Ini Dia Manfaat Kecambah Bagi Tubuh (November 18, 2017 11:52 am)

Rawan Gugatan,Munaslub Partai Golkar Disusupi Pemilik Suara Ilegal

11/05/2016
441 Views

  Portaltiga.com: Munaslub Partai Golkar tanggal 15 hingga 17 Mei mendatang ternyata disusupi oleh peserta-peserta ilegal. Alasannya,dari total 500 lebih pemilik suara untuk memilih calon ketua umum Partai Golkar yang baru, didalamnya ada 138 Ketua DPD yang berstatus pelaksana tugas atau Plt. Menariknya, semua Ketua Plt itu sudah dibaiat untuk mendukung Setya Novanto agar melenggang jadi Ketua Umum. “Ketua Plt tidak boleh mengikuti Munaslub, apalagi diberi hak suara. Itu jelas melanggar AD/ART partai dan Peraturan Organisasi tentang penyelenggaraan Munas,”Wakil Sekretaris Demisoner DPD Partai Golkar Jatim kata Yusuf Wibisono,Rabu(11/5). Yusuf mengatakan jika nantinya hal tersebut dipaksakan,maka akan muncul Munaslub cacar hukum dan rawan gugatan di kemudian hari. “Plt itu kan diisi pengurus satu tingkat diatasnya, Faktanya ada 4 Ketua Plt DPD Provinsi termasuk Nurdin Halid, dan ada 134 Ketua Plt di DPD II se Indonesia. Dimana ketua Plt di tingkat II itu adalah orang-orang pengurus provinsi,” ungkap Yusuf. Yusuf lalu mencontohkan, di Jawa Timur saja ada 9 Ketua Plt yang akan menjadi peserta. Antara lain, Ketua Plt DPD Golkar Bojonegoro Fredy Purnomo, Ketua Plt DPD Sampang diisi Zainal Arifien, Ketua Plt Kabupaten Blitar Sabron Pasaribu, Ketua Plt DPD Banyuwangi Semaraduran, Meilila Osman sebagai ketua Plt DPD Lamongan, Rahmat Basuki DPD Ngawi, Heri Sugihono DPD Madiun, Chriswanto DPD Gresik dan Endik DPD Kota Kediri. “Mereka semua adalah pengurus DPD I, masak diberi kewenangan hak suara. Ini sama saja DPD I Jatim punya 10 suara, nggak boleh ini,”jelasnya. Ditambahkan oleh Yusuf, jika hal ini dipertahankan tentu menjadi preseden buruk Golkar ke depan. Bisa saja hal ini akan ditiru oleh Golkar di Provinsi dan Kabupaten, untuk gampang memecat kader yang tidak sejalan tanpa alasan yang jelas dan kemudian menggantinya cukup dengan Plt. “Jadi kalau tidak setuju dengan ketua DPD I, Ketua DPD II akan dipecat diganti plt dari provinsi beres, tapi kan jadi kacau organisasi di Golkar ini,”tandasnya.(Yudhie)

Leave A Comment