portaltiga.com
Intermezzo

PHK Massal Bergulir, Pemerintah Gagal Jalankan Paket Ekonominya

presiden fspmi Said Iqbal

portaltiga.com:Paket kebijakan ekonomi jilid 1 hingga 9 yang digulirkan Pemerintah mendapat sorotan tajam. Kebijakan ekonomi tersebut dinilai gagal total, karena masih banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran di kalangan buruh.

Akibatnya, buruh yang kehilangan mata pencaharian harus menganggur. Mereka di PHK lantaran banyak perusahaan yang gulu tikar alias tutup. Seperti, perusahaan raksasa Panasonic dan Toshiba.

Hengkangnya dua perusahaan raksasa Panasonic dan Thosiba dari Indonesia, membuat 5 ribu karyawan menganggur. “itu bukti Pemerintah gagal menjalankan paket kebijakan ekonominya,” tegas Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Said Iqbal kepada wartawan di Empire Palace, Surabaya, Senin (8/2).

Dijelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengevaluasi kebijakan ekonomi jilid 1 sampai 9, karena tidak mampu menghindari buruh yang terPHK. Bayak perusahaan gulung tikar akibat daya beli masyarakat menurun sebagai imbas dari keluarnya PP 78/2015 tentang pengupahan.

“PP nomor 78 Tahun 2015 itu membuat upah buruh lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam yang mencapai 187 USDolar, 390 USDollar untuk Malasyia, Thailand dan 395 USDollar untuk Singapura,” ungkapnya.

Kondisi tersebut, lanjut Iqbal, diperparah lagi dengan masuknya investasi Cina yang jelas sangat merugikan Indonesia. Dimana investasi yang ditanamkan di Indonesia tidak saja uang atau perusahaan saja, tapi seluruh pekerjanya diambil dari Cina.

“Praktis Indonesia sangat dirugikan. Apalagi tenaga dari Cina tersebut bukan ahlinya. Namun, anehnya Pemerintah dari Presiden hingga menterinya diam saja,” tandasnya.

Bahkan Said menuding Pemerintah telah melakukan kebohongan publik. Pasalnya, janji mereka menghindari tidak adanya PHK dan membuka investasi asing hanya isapan jempol belaka.

“Adanya strukturisasi dan rasionalisasi ternyata justru membuka peluang PHK besar-besaran. Dan otomatis pengangguran semakin banyak tentunya itu berimbas pada jumlah kemiskinan di Indonesia,” jelasnya.

Karena itu, pihaknya berharap pemerintah segera mengevaluasi kembali kebijakan ekonomi, mencabut PP nomor 78 Tahun 2015 yang sangat merugikan para buruh dan mengevaluasi kinerja menteri khususnya Menakertransduk dan Meperindag.

“Saya melihat saat ini pemerintah tidak mau dikatakan gagal dalam mengambil kebijakan ekonomi. Namun, kenyataannya semua kebijakan yang dilemparkan ke masyarakat tidak dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” ungkapnya.

Berdasar data yang ada, pertumbuhan Ekonomi di Indonesia hanya 4,79 persen. Kebanyakan perusahaan yang tutup saat ini adalah padat modal yang tentunya akan membuat pengangguran semakin besar. Ironisnya, Presiden Jokowi membiarkan perusahaan yang gulung tikar tersebut.

“Beda dengan kebijakan ekonomi yang dilakukan Gus Dur saat menjabat Presiden RI. Dimana, Gus Dur selalu memanggil perusahaan yang akan menutup investasinya di Indonesia,” ujarnya. (Bmw)