Pengepul Ikan Hambat Kesejahteraan Nelayan

Portaltiga.com - Pandemi Covid-19 ini tidak hanya memberikan dampak negatif pada sektor kesehatan, namun juga ke semua sektor, termasuk nelayan dan pelaku usaha perikanan. Di tengah kondisi sulit ini, Komisi B DPRD Jatim memerintahkan seluruh perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan ikan menyerap produk perikanan yang bersumber dari hasil tangkap nelayan. Hal ini disampaikan jajaran Komisi yang membidangi perekonomian saat mengunjungi PT Inti Lautan Fajar Abadi (Intan Seafood) di Beji, Pasuruan, Kamis (8/4/2021). Anggota Komisi B DPRD Jatim, Rohani Siswanto meminta pihak perusahaan mengambil bahan baku langsung dari nelayan. Sebab, selama ini diketahui bahwa produk nelayan ini lebih banyak diambil oleh pengepul baru ke perusahaan. "Nah, upaya kita ini mengajak Dinas Perikanan bagaimana kemudian perusahaan bisa langsung ambil di nelayan. Sehingga memotong jalur distribusi dan pada akhirnya nilai tambah di nelayannya tinggi," katanya. Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan saat ini Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jawa Timur pada Januari 2021 naik 0,35 persen dari 96,26 persen di Desember 2020 menjadi 96,60 persen di bulan Januari 2021. Situasi saat ini, terutama kondisi cuaca yang kurang bersahabat membuat pendapatan nelayan sangat minim. Terkait hal itu, pihaknya mengungkapkan ada kesanggupan dari dinas terkait untuk terjun langsung bersama perusahaan dan nelayan untuk menyampaikan standarisasi. "Karena problemnya di standarisasi. Nelayan juga sedikit punya informasi terkait dengan berapa dan apa yang dibutuhkan terkait standarisasi yang ada di perusahaan. Informasi ini harus sampai ke nelayan," terangnya. Sehingga, lanjut Rohani, para nelayan bisa tahu tujuan akhirnya. Disamping itu juga kesejahteraan nelayan akan meningkat. "Karena nilai yang ditawarkan juga akan lebih tinggi," imbuhnya. Untuk dinas terkait, kata dia, akan menjadi pekerjaan berat yang harus dijalankan untuk memangkas pengepul. Hal itu semata-mata demi kesejahteraan nelayan. "Pemangkasan pengepul ini harus dari beberapa dinas, antara lain Dinas Perikanan, Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan Provinsi Jatim," ujarnya. "Program dinas juga harus tidak itu-itu saja. Jangan hanya memberi jaring saja. Kalau ngasih jaring sudah kebanyakan lah. Sekarang waktunya maju lagi menguatkan bisnis matching antara perusahaan dengan nelayan secara langsung," tambahnya. Dalam monitoring tersebut, Anggota Komisi B ini pun diajak melihat langsung proses produksi ikan di Intan Seafood. Director PT Inti Lautan Fajar Abadi, Geerry Kosasih menjelaskan pihaknya sengaja mengajak melihat langsung proses produksi di perusahaannya. "Kami ajak melihat langsung proses pengolahan ikan. Agar tahu prosesnya meski di tengah wabah pandemi ini," katanya. Geerry mengungkapkan produksi di masa pandemi masih dinilai bagus. Rata-rata untuk bahan baku 250 ton per bulan. "Tahun 2020 itu lumayan penjualannya, tapi stoknya juga naik karena food service seperti hotel tidak jalan selama pandemi," paparnya. Meski demikian, pihaknya mengaku beberapa negara Eropa tingkat kebutuan sangat tinggi. Yakni mencapai 80 persen dan sisanya meliputi wilayah Asia. "Paling tinggi import ke Amerika mencapai 80 persen dan sisanya meliputi wilayah Asia seperti Cina dan Vietnam," tambahnya. Pada kesempatan sama, Kasi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim, M Suhadi mengatakan pihaknya terus melakukan pembinaan mutu dan jaminan mutu dalam bentuk pelatihan. "Dan itu kami lakukan di semua pelabuhan," jelasnya. Suhadi pun mengakui masih rendahnya peningkatan mutu pada nelayan. "Masih rendah ya, jadi perlu pembinaan secara terus menerus," jelasnya. Sementara, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Amar Syaifuddin mengatakan kegiatan monitoring ini ingin memastikan seluruh perusahaan di bidang pengolahan ikan juga tidak ada kendala meskipun di masa pandemi. "Semua proses yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat dalam hal ini nelayan hasil tangkap ikan terus berjalan," katanya. Hal serupa juga disampaikan Anggota Komisi B, Mohammad Alimin berharap Dinas-dinas Provinsi Jatim yang terkait membuat grand design kemitraan dengan nelayan dalam rangka kesejahteraan masyarakat nelayan. "Ini semata-mata demi kesejahteraan para nelayan yang ada di Jawa Timur," katanya. Politisi Partai Golkar ini juga mengatakan perlu adanya koperasi nelayan. Hal itu untuk memangkas keberadaan pengepul. "Kita tahu sendiri di nelayan pasti ada pengepul. Harapan kita ada koperasi nelayan yang bisa lebih profesional. Jadi hasil tangkap mereka bisa lebih besar juga dan negosiasinya ke perusahaan juga pasti akan tinggi jika dibentuk koperasi," tandasnya. (gbs/abi)

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

URL : https://portaltiga.com/pengepul-ikan-hambat-kesejahteraan-nelayan