Pengelolaan Pembayaran STNK, Polri Gandeng BNI

Portaltiga.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) mengembangkan pengelolaan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lalu Lintas Polri. Kerja sama tersebut, sebagai upaya untuk mendukung program Polri mempermudah layanan pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) pilihan dan STNK & TNKB LBN (Lintas Batas Negara).

Kerja sama tersebut ditandatangani oleh Inspektur Jendral (Irjen) Pol Drs Royke Lumowa, MM selaku Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri dan Ibu Adi Sulistyowati selaku Direktur Hubungan Kelembagaan BNI pagi ini di di Aula Gedung National Traffic Management Center (NTMC) Korlantas Polri Jakarta, Selasa (20/12/2017).

Menurut Royke Lumowa, Instusi Polri terus melakukan inovasi dalam pengelolaan PNBP nya. Salah satunya dengan menggandeng mitra bank, seperti BNI. “Semua itu kami lakukan guna memberikan kemudahan dan layanan lebih baik kepada masyarakat,” ujarnya.

Hal senada dikatakan Adi Sulistyowati. BNI telah banyak melakukan jalinan kerjasama dengan institusi Polri. Bentuk kerjasama yang telah dilakukan diantaranya penerbitan dan pengelolaan Kartu Debit, Kartu Kredit maupun Tapcash BNI-Polri Promoter, pemberian fasilitas produk konsumer,
penggunaan dan pemanfaatan jasa layanan perbankan.

Kemudian, pengelolaan pembayaran e-samsat, Penyaluran Dana Tunjangan Kinerja (Tunkin) keluarga besar Polri, serta berbagai dukungan pada
beberapa kegiatan seperti team sepakbola BNI Bhayangkara FC, Dukungan BNI terhadap event Bhayangkara RUN 2017, Brimob Run 2017 dan lain-lain.

“Kami sangat bersyukur bahwa BNI telah dipilih menjadi mitra strategis Polri khususnya Korlantas dalam mengelola berbagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Atas kepercayaan tersebut, kami akan senantiasa menjaganya,” ujarnya.

Dipilihnya BNI sebagai bank pengelola PNBP STKN,NRKB, STNK-LBN dan TNKB-LBN, karena BNI mempunyai pengalaman mengelola collection system Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP, seperti Kementerian Hukum & HAM untuk penerimaan pembayaran akta notaris dan pasport, Badan Pertanahan Nasional untuk pembayaran PNBP Akta Tanah, Kementerian Kominfo untuk pembayaran PNBP Frekwensi.

Selain itu, juga Kementerian Keuangan/Dirjen Bea Cukai untuk PNBP Cukai, Kementerian Perhubungan/Dirjen Laut untuk PNBP jasa kepelabuhanan, Kementerian Pekerjaan Umum untuk PNBP sewa rumah negara, Kementerian Tenaga Kerja untuk pembayaran PNBP tenaga kerja asing.

Kedepan, Adi Sulistyowati berharap BNI dapat dipercaya untuk mengelola seluruh
jenis PNBP Polri lainnya. BNI siap untuk menyajikan sebuah dashboard reporting/laporan atas penyaluran PNBP tersebut yang realtime dan terintegrasi, sehingga dana PNBP tersebut akan ter-record dengan cepat dan akurat agar bisa diusulkan kembali kepada kemenkeu untuk dapat digunakan oleh institusi Polri.

Untuk meningkatkan pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel, BNI dapat memberikan solusi bagi Polri. Antara lain, cash management, corporate card, Collection System pengelolaan PNBP dan Solusi lain untuk kebutuhan Anggota mulai kartu tanda Anggota Polri, Penyaluran Gaji dan Tunkin, Pemberian Fasilitas Kredit Rumah/BNI Griya, BNI Flexi, Kartu Kredit BNI dan Kebutuhan Tabungan pensiunan/BNI Simpony untuk Institusi Polri. (bmw/abi)

berita terkait

JOIN THE DISCUSSION

Translate »