Pemprov Jatim Krisis ASN

Portaltiga.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) bakal mengalami kriris pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, jumlah pegawai ASN di lingkungan pemprov Jatim berkurang 10.517 orang. Mereka telah memasuki masa pensiun.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.202 pegawai yang pensiun pada tahun 2018. Sisanya, akan pensiun tahun 2019 dan 2020. Jumlah pegawai ASN pemprov Jatim sendiri sebanyak 51.791 pegawai OPD.

“Kondisi ini sudah kita laporkan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB), Asman Abnur dan beliau terkejut,” kata Pelaksana tugas (Plt) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Anom Surahno kepada wartawan di Surabaya, Rabu (16/5/2018).

Secara rinci, Anom menjelaskan 10.517 pegawai ASN pemprov Jatim yang pensiun tersebut, terdiri dari 5.671 guru, 433 tenaga kesehatan, 4.413 pegawai tenaga administrator, eselon 3, eslon 4 dan staf. Jika tidak segera dilakukan pergantian, maka pemprov Jatim akan mengalami darurat ASN.

Untuk menutupi kekurangan ASN, lanjutnya, pihaknya akan menggelar rekrutmen ASN. Rencananya rekrutmen ASN dibuka Juli 2018. Saat ini, Pemprov mengajukan formasi penerimaan ASN ke Badan Kepegawaian Nasional (BSN).
“Berapa yang disetujui kita tidak tahu. Tergantung pusat. Yang jelas kita mengajukan sesuai dengan jumlah ASN yang pensiun,” paparnya.

Pihaknya akan mendesain rekrutmen ASN ke depan yang harus bisa menjawab tantangan Jatim sebagai provinsi industri. “Kita harus membuat profile ke depan. Administrator dan pengawas harus ke fungsi-fungsi yang mendukung Jatim sebagai provinsi industri,” tandasnya.

Sebelumnya, pemprov Jatim melakukan moratorium rekrutmen ASN dalam waktu tiga tahun. Terakhir rekrutmen ASN yang kala itu masih bernama CPNS tahun 2015.

Dia meyakini peminat tahun ini jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Diprediksi jumlah peminatnya sampai di atas 50 ribu orang. Padahal, jumlah kebutuhan berdasarkan analisis jabatan hinngga 2022 sebanyak 19.008.

“Jumlah itu terdiri dari guru mata pelajaran sebanyak 8.351 atau 44 persen. Tenaga kesehatan 4.137 atau 22 persen, selebihnya tenaga reknis yang lain,” jelasnya. (bmw/tea)

berita terkait

JOIN THE DISCUSSION