Pemprov Jatim Didesak Bangun Pusat Kebudayaan di Surabaya

Portaltiga.com – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jatim Basuki Babussalam, mendesak Pemprov Jatim membangun museum dan pusat kebudayaan di Surabaya sebagai ibu kota provinsi.

Dijelaskan, hampir semua kota besar dunia, selalu menyediakan ruang publik untuk menjaga identitas peradaban dan kebudayaannya.

“Mulai The Metropolitan Museum of Art New York, Gedung Opera di Sydney, London dengan British Museum, Paris dengan Louvre, bahkan Vietnam punya museum peninggalan perang Vietnam,” kata Basuki, Kamis (7/11/2019).

“Semua memiliki museum sekaligus pusat kebudayaan yang berfungsi sebagai penjaga nilai peradaban. Posisinya di jantung kota,” imbuhnya.

Jawa Timur sebagai provinsi besar, dengan warisan sejarah hebat mulai dari kearajaan Daha, Kanjuruhan, Majapahit hingga Singosari, harus memiliki ruang publik yang dikonsep sebagai penjaga nilai peradaban aslinya.

“Sehingga di tengah teror budaya melalui media sosial dan narkotika, ruang ruang ini diharapkan mampu menjadi penyeimbang dalam menyebarkan nilai-nilai kebaikan,” ungkap Sekretaris DPW PAN Jatim ini.

Basuki mengaku prihatin, dengan ketiadaan simbol budaya dan peradaban kota yang tidak dimiliki Surabaya sebagai ibu kota provinsi.

“Kalau kita berkunjung ke kota-kota besar dunia, selalu ada area budaya yang bisa menjadi simbul peradaban kota. Nah, Jawa Timur nggak punya. Karena itu wajar orang bingung mau ngapain kalau berkunjung ke Jawa Timur. Padahal potensi pariwisata dan penjagaan nilai luhur budayanya luar biasa.” tambah Basuki.

Pemerintah juga harus bisa menjadi fasilitator peradaban kota. Ketika masyarakat sudah sesak hidup di kampung kampung yang relatif minim nilai gotong royong, sosial dan budaya, harusnya pemerintah memfasilitasi.

“Untuk itu pemerintah harus hadir menyediakan kebutuhan itu. Apapun kebersamaan, sikap toleran dan gotong royong adalah warisan budaya yang menjadi benteng ketahanan nasional kita,” tambah Basuki.

Soal lokasi museum dan ruang publik, Basuki menyerahkan sepenuhnya pada kebijakan pemerintah. “Ruang publik itu harus bisa menjadi pusat peradaban. Karena itu harus di poros pusat kota. Saya yakin pemerintah propinsi punya aset yang bisa diatur. Dari pada nganggur dan tidak maksimal, sudah saatnya memikirkan kekayaan milik pemerintah Jawa Timur dimanfaatkan untuk kebahagiaan masyarakat Jawa Timur,” jelasnya.

Terkait dengan potensi yang ada saat ini, Basuki menilai potensi ruang publik milik Pemprov Jatim tidak jelas konsepnya.

“Ada meseum mpu Tantular nyelempit di Sidoarjo. Perpustakaan provinsi minggir di Bratang. Masjid Agung minggir di Menanggal. Kita punya area pertunjukan di Candra Wilwatikta di Pandaan. Sehingga tidak bisa menciptakan kesatuan resonansi yang kuat untuk menjadi ruang publik yang sesungguhnya,” papar dia.

Basuki mendorong melalui pembahasan APBD ini mulai lahir konsep ruang publik pemerintah propinsi yang jelas. Skalanya besar. Menampung banyak potensi yang ada. Dan yang utama harus gratis.

“Jangan sampai sekedar mau pentas saja, tidak jadi karena harus membayar seperti di gedung Cak Durasim. Orang niatnya baik, karena kebijakan pemerintah, jadi tidak bisa berkarya karena kebijakan yang ada,” pungkas Basuki. (abd/abi)

berita terkait

JOIN THE DISCUSSION

Translate »