portaltiga.com
Intermezzo

Pemerintah Hutang Ke CDB, DPR RI Sebut Pemerintah Ngawur

Anggota DPR RI Bambang Haryo

 

Portaltiga.com: Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo menuding adanya politik balas budi pemerintah dengan Tiongkok yang melandasi pinjaman dari China Development Bank (CDB) kepada tiga Bank BUMN yang diinisiasi oleh pemerintah.
Saat dihubungi melalui ponselnya, Selasa (23/2) Bambang Haryo mengatakan tingkat bunga yang ditawarkan CDB sebesar 2,8% untuk pinjaman dalam dolar AS dan 3,3% untuk renminbi. Padahal, bunga pinjaman jangka panjang dari Jepang umumnya di bawah 1%, termasuk bunga Samurai Bond yang diterbitkan pemerintah Indonesia di pasar obligasi Jepang, yakni hanya 0,91% untuk obligasi yang berjangka 10 tahun.

Bunga pinjaman yang ditawarkan ADB juga lebih rendah yakni 1,2% dengan masa tenggang pembayaran (grace period) 5 tahun dan tenor pengembalian 20 tahun. “Pemerintah tidak tanggap untuk mencari investor yang bisa memberikan bunga lebih rendah dan tenor lebih panjang. Ironisnya lagi pinjamannya akan ditambah mencapai Rp 17 Milyard Dollar,” ungkapnya.
Bambang bahkan menyayangkan adanya pinjaman tersebut, karena akan menambah beban dari negara bahkan anak cucu ke depan atas besarnya hutang tersebut. “ Saya tak bisa habis pikir apa yang dilakukan pemerintah dengan menambah beban hutang Indonesia. Janganlah nantinya anak cucu kita yang menanggungnya. Pemerintahan Jokowi sekarang ini benar-benar ngawur dan tidak memikirkan dampaknya,”ungkapnya dengan nada tinggi.
Dalam kesempatan yang sama, Bambang juga mempertanyakan hutang ke CDB dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. “ Seharusnya digunakan untuk membantu swasembada pangan dan menumbuhkan ekonomi rakyat serta UMKM. Bukan menambah anggaran infrastruktur karena sudah ditanggung dengan pengalihan subsidi bahan bakar minyak untuk rakyat,”sambung politisi asal Partai Gerindra ini.
Bambang juga mempertanyakan pinjaman CDB tersebut untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang bekerja sama dengan investor Tiongkok. Dana pinjaman itu juga dikhawatirkan disalurkan untuk investor Tiongkok di sekitar proyek (hinterland) kereta cepat tersebut. “Kualitas produk Tiongkok lebih rendah dibandingkan dengan produk dari Jepang misalnya. Kok mau memilih kereta cepat dari Tiongkok. Apakah sudah ada kajian dari tim independen kalau proyek kereta cepat tersebut layak di danai. Kami dalam beberapa hari ini akan meminta penjelasan mereka secara transparan dan menjelaskan kepada pemerintah atas pinjaman tersebut,”tandasnya.(Yudhie)