portaltiga.com
Headline Umum

Pekerja Seni Kediri Wadul Nasibnya ke Anggota DPRD Jatim

Portaltiga.com – Pekerja seni di Kediri mengeluhkan nasibnya kepada anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Heri Setiawan. Mereka merupakan pemilik rental sound system yang terdampak pandemi.

Mereka minta dijembatani komunikasi dengan pemerintah, baik provinsi maupun kota/kabupaten. Hal ini disampaikan mereka saat mengikuti reses III Jaring Aspirasi, tahun 2020 DPRD Jatim yang dilakukan anggota DPRD yang berangkat dari daerah pemilihan Kota/Kabupaten Kediri, di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, Rabu (11/11/20).

Dalam pertemuan yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan, salah satu pekerja dan pemilik rental sound system, Warno mengatakan sejak pandemi sampai sekarang, pihaknya harus kehilangan penghasilan.

Banyak pekerja yang harua dirumahkan karena pemilik sound idak bisa membayar mereka karena tidak ada orang yang menggunakan jasa mereka karena pandemi.

“Saat bulan bulan yang bisa ramai orang hajatan seperti bulan Besar dan Maulid saat ini kita sepi order. Padahal minimal kita mempekerjakan 7 sampai 10 orang,” ujar Warno

“Ya memang pembatasan diperlonggar. Ada hajatan. Tapi skalanuya sekarang kecil. Tidak ada pertunjukan musik dalam hajatan. Ya kita dapat pesanan sewa skala kecil tidak besar seperti mereka kalau gelar hajatan dengan hiburan musik,” lanjutnya.

Menanggapi hal ini, Heri mengatakan ini ibarat buah siamalakama. Kita harus pahami kebijakan pembatasan ini tidak lain untuk mencegah penyebaran Covid-19 dimasyarakat. Tapi disisi lain ini terkait dengah hajat hidup masyarakat.

“Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah terkait kebijakan pembatasan. Justru sekarang bagaimana kita mencari soluai agar keberadaan mereka tetap bisa bertahan di masa pandemi saat ini,” ungkapnya.

Kita, kata Heri akan meminta agar pihak Pemprov Jatim dibantu pemerintah kota/kabupaten lakukan pendataan by name by addreas pekerja seni yang ada termasuk pekerja dan pemilik rental sound syistem.

“Sehingga jelas. Berapa jumlahnya dan dimana alamatnya. Baru kita intervensi dengan pemberian bantuan kepada mereka baik yang berasal dari APBD provinsi atau kota/kabupaten,” jelasnya.

“Bahkan kalau diperlukan mereka juga dimasukkan program pelatihan, agar mereka bisa berusaha lagi di sektor lain untuk menopang perekonomian mereka,” lanjutnya.

Selain diminta untuk menjembatani kepentingan pekerja dan pemilik sound, politisi yang duduk di Komisi A DPRD Jatim ini juga mendapatkam keluhan persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi.

Pihakanya, kata Heri, akan membawa persoalan ini ke fraksi untuk menjadi catatan keras Fraksi guna dibawa ke Komisi B untuk diperjuangkan.

“Tidak hanya terjadi di Kediri. Saya yakin ini juga terjadi disemua wilayah kota/kabupaten di Jatim. Maka ini harus disikapi oleh Gubernur Khofifah sebagai persoalan krusial di masyarakat petani Jatim yang harus di cari solusinya,” pungkas politisi muda PDI Perjuangan ini. (ars/abi)