portaltiga.com
Headline Opini

Mengakhiri Derita Petambak Garam

Oleh: Joko Ade Nursiyono

Harga garam anjlok di tengah tingginya permintaan industri. Bila tahun lalu, harga garam per
kilogram masih sekitar 1.000 – 1.500 rupiah, tahun ini turun drastis menjadi 200-300 rupiah
per kilogram.

Fenomena ini sepertinya bukan karena mekanisme ketidakseimbangan antara demand and
supply (kebutuhan dan produksi) saja. Pasalnya, kejadian ini terus terulang setiap kali
petambak garam tengah menikmati euforia panen. Asinnya garam justru terasa pahit bagi
mereka mengingat panjangnya proses menghasilkan garam. Kapan penderitaan petambak
garam local dapat berakhir?

Sejak 2017, pemerintah telah menargetkan Indonesia berswasembada garam pada tahun
2020. Artinya, Indonesia tak lagi tergantung pada garam impor untuk memenuhi kebutuhan
dalam negeri.

Kebutuhan garam dalam negeri setiap tahunnya mencapai 4,2 juta ton, yang terdiri atas
kebutuhan garam konsumsi dan untuk keperluan industri. Untuk memenuhi kebutuhan garam
konsumsi, biasanya berasal dari produksi dalam negeri. Tetapi, garam untuk industri masih
tergantung dari impor.

Produksi garam lokal tahun ini tercatat mencapai 1,1 juta ton. Kendati demikian, ternyata
kualitasnya tidak sesuai standar yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian
(Permenperin) Nomor 88 tahun 2014.

Produksi garam lokal yang dihasilkan petambak lokal selama ini hanya berkadar Natrium
Klorida (NaCl) maksimal sebesar 84 persen. Padahal, sesuai Permenperin, untuk memenuhi
kebutuhan industri, kandungan NaCl pada garam yang digunakan minimal sebesar 97 persen.
Petambak garam lokal selama ini agaknya belum tersentuh pengaplikasian hasil riset dan
kajian terkait bagaimana teknik meningkatkan kadar NaCl dalam garam. Mereka masih
berjibaku untuk memproduksi garam dengan kuantitas setinggi mungkin. Tak mengherankan
jika kualitas garam yang dihasilkan malah terabaikan. Di samping itu, permasalahan besarnya
biaya produksi yang belum dibarengi pendapatan layak turut membuat mereka gigit jari.
Penderitaan petambak garam lokal kian parah mengingat luas tambak terus mengalami
penyusutan. Tak sedikit petambak garam lokal yang beralih usaha karena produktivitasnya
semakin menurun.

Desakan Impor
Ketidaksesuaian kadar NaCl menjadi penyebab utama rendahnya daya serap industri terhadap
garam lokal. Ketidaksesuaian tersebut juga mengakibatkan daya tawar garam lokal terhadap
industri kian pesimis. Hilirnya, harga garam lokal merosot tajam bersamaan dengan
gempuran garam impor setiap tahunnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, Indonesia mengimpor 2,6 juta ton garam
sepanjang 2019. Meski secara volume terjadi penurunan sebesar 7,14 persen, namun nilai
impornya justru naik mencapai 5,4 persen dibanding tahun sebelumnya.

Kalau diamati sekilas, sejak 2011 Indonesia selalu melakukan impor garam besar-besaran.
Momentum kebijakannya pun bergulir di saat petambak garam lokal sedang panen raya.
Alasan yang mendasari desakan impor tersebut juga masih sama, yakni demi memenuhi
kebutuhan garam sekitar 2-3 juta ton beberapa sektor industri. Situasi ini tentu menimbulkan
pertanyaan: mengapa pemerintah seakan “tidak berdaya” menyelesaikan persoalan ini?

Upaya Mengatasi Impor
Sebenarnya, pemerintah telah melakukan beragam kebijakan untuk mengatasi impor garam.
Langkah pemerintah melalui skema peningkatan produktivitas dan kualitas garam lokal patut
diapresiasi.

Skema tersebut dilakukan dengan menyediakan air tua, yaitu lapisan air paling atas yang
memiliki kandungan NaCl tinggi bagi petambak garam. Tujuannya agar mereka tidak perlu
lagi mengambil air laut karena kandungan NaCl-nya masih di bawah standar Permenperin (92
persen). Skema ini setidaknya menjamin peningkatan kadar NaCl garam lokal hingga 96
persen.

Skema berikutnya dilakukan melalui pencanangan proyek percontohan (pilot project) Plant
garam di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang digarap sejak 2017. Proyek tersebut
ditargetkan beroperasi tahun ini dengan klaim mempunyai kapasitas menyerap garam lokal
hingga 40.000 ton per tahun.

Skema terakhir yang dilakukan pemerintah adalah dengan menjalin kerjasama dengan sektor
rill. Tahun lalu, pemerintah berhasil meneken nota kesepahaman dengan 11 perusahaan
dalam negeri yang di dalamnya memuat komitmen menyerap sebanyak 1,1 juta ton garam
lokal selama 2019-2020.

Solusi Meredam
Harga garam lokal yang terjun bebas tidak sepenuhnya disebabkan permainan harga. Desakan
impor sebagai konsekuensi kualitas garam sesuai standar Permenperin juga ikut berpengaruh.
Hasil riset serta kajian yang selama ini dilakukan oleh pemerintah memang terbukti mampu
meningkatkan kualitas garam lokal. Namun, alangkah baiknya bila pemerintah juga
melakukan sosialisasi sekaligus pengawalan terhadap petambak garam lokal sehingga hasil
riset dan kajian itu dapat diaplikasikan secara luas. Transfer pengetahun terkait teknik
meningkatkan kadar NaCl garam lokal juga perlu dimonitor dan dievaluasi dengan baik untuk
melihat tingkat keberhasilannya.

Proyek percontohan yang ditunaikan sejak 2017 memang berjalan. Kendati demikian, proyek
tersebut agaknya lamban dan cenderung mangkrak, padahal beban biaya yang telah dan akan
digelontorkan sangat besar. Desakan impor garam tentu dapat dikurangi, bahkan bisa
dihilangkan apabila proyek percontohan tersebut digarap secara serius dan berorientasi pada
manfaat yang lebih luas. Yaitu dengan menerapkannya di seluruh wilayah sentra garam lokal.
Nota kesepahaman bersama 11 perusahaan yang diteken tahun lalu diharapkan bukan sekadar
isapan jempol. Walau pada kenyataannya pintu impor tetap dibuka “satu senti”, komitmen
untuk melindungi eksistensi petambak garam lokal patut dilanjutkan.

Sebagai payung hukum yang melatarbelakangi kebijakan impor garam, Permenperin
semestinya juga mampu menghadirkan keadilan dan kebeperpihakan bagi petambak garam
lokal. Mereka saat ini masih menyabung nasib “melawan” aturan yang belum sesuai harapan.
Sebagai akibat lemahnya daya tawar garam lokal, petambak garam lokal seakan sudah jatuh,
tertimpa tangga. Maka, jalan paling aman sebagai ungkapan kejenuhan, mereka hanya
mengambil sikap diam. Kebijakan yang bergulir sepertinya belum cukup mampu meredam
penderitaan mereka. Akankah pada waktunya Permenperin berpihak pada mereka? Kita
tunggu saja.

*)Penulis adalah fungsional statistisi di BPS Provinsi Jawa Timur

Related posts

Karena Bukan Sekadar Bendera

admin

Jurus Meniup Seruling Gus Ipin

admin

Mensyukuri 47 Tahun PDI Perjuangan Sebagai Dedikasi WNI Peduli Bangsa dan Negara

admin