portaltiga.com
Headline Umum

Mahasiswa Kecam Kebijakan BUMN Jual Vaksin Covid-19

Portaltiga.com – Aliansi mahasiswa mengecam vaksin Covid-19 berbayar. Vaksinasi gotong royong mandiri ini bisa dilakukan di klinik Kimia Farma beberapa kota mulai Senin, (12/7/2021). Bio Farma mendapatkan tugas dari Kementerian BUMN untuk mendistribusikan vaksin Corona berbayar ke masyarakat.

Aliansi ini terdiri dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (DEMA PTKIN Se-Indonesia), Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Indonesia (BEM PTMI), BEM Nusantara, dan Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Informatika & Komputer Nasional (BPP Permikomnas).

Kebijakan BUMN untuk melakukan jual beli vaksin adalah tindakan yang menyalahi aturan dan sangat tidak pantas dilakukan. “Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya ditengah krisis kesehatan dan ekonomi serta hantaman pandemi seperti saat ini,” ungkap Onky Fachrur Rozie, Kordinator Pusat DEMA PTKIN se-Indonesia.

Hal semacam ini harusnya tidak luput dari perhatian presiden. Onky menyampaikan bahwa presiden harus tegas dan menegur Menterinya yang menyalahi asas dan dapat menciptakan polemik di masyarakat.

“Kita harapkan Presiden Jokowi memberikan teguran keras pada Menteri BUMN dan stop komersialisasi vaksin dengan alasan dan dalih apapun,” pungkas Onky

Senada dengan hal tersebut, Dimas Prayoga Korpus BEM Nusantara juga menekankan bahwa BUMN mencoba memanfaatkan situasi Pandemi untuk kepentingan yang tidak berpihak kepada rakyat

“Saya pikir menteri BUMN mencoba memanfaatkan situasi Pandemi dan upaya percepatan vaksinasi di tengah pandemi Covid-19 ini. Vaksin yang harusnya bisa didapatkan rakyat dengan gratis justru diperjualbelikan keapada rakyatnya sendiri,” ucap Dimas.

Nur Eko Suhardana Koorpresnas BEM PTMI juga menyampaikan, harus ada evaluasi besar-besaran kepada Menteri BUMN dari Presiden Jokowi.

“Presiden Jokowi harus bisa bertindak tegas kepada menteri BUMN atas kebijakan yang justru tidak berpihak kepada rakyat, bahkan jika Menteri BUMN tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik maka penting rasanya Presiden Jokowi berfikir ulang untuk adanya reshuffle” tegas Eko.

Di sisi lain Khusniyati, Ketua Umum Permikomnas juga mengutarakan keberatannya atas kebijakan jual beli vaksin. “BUMN tidak seharusnya mengadu nasib rakyat dengan menjadikan Vaksin sebagai komuditas jual beli,” tegas Khusniyati. (gbs/abi)

Related posts

Ketua DPR RI Tinjau Vaksinasi Massal di Surabaya

admin

Pemerintah Diminta Buka Kran Vaksinasi Mandiri

admin

Sukseskan Vaksinasi, Partai Golkar Jatim Puji Surabaya

admin