portaltiga.com
Headline Umum

Komisi C DPRD Surabaya Sidak Keberadaan Tower Semolowaru

Portaltiga.com – Komisi C DPRD Surabaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) menindaklanjuti pengaduan warga terkait berdirinya Tower di Jalan Semolowaru Utara I No 149.

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Surabaya Agoeng Prasojo mengatakan, Komisi C ingin memastikan bagaimana kondisi tower yang berada di wilayah pemukiman warga ini.

“Kita evalusi dulu, nanti kita akan panggil pihak-pihak terkait. Lapangan ini akan membuktikan kondisi sebenarnya,” kata Agoeng, Kamis (16/08/2021).

Dari sidak ini, lanjut agung, lokasi berdirinya Tower yang memang berada di tengah pemukiman warga ini selanjutnya menjadi bahan untuk Komisi C memanggil kembali pihak-pihak terkait guna menemukan titik terang permasalahan.

“Kita akan undang lagi pihak RT RW karena kemarin tidak datang saat Hearing di Komisi C,” tambahnya.

Ia juga mengaku terdapat pelanggaran Perda dalam berdirinya Tower tersebut, namun ia berharap akan ada jalan tengah mengenai persoalan ini.

“Kalau Perda Lingkungan Hidup ini melanggar, kita cari jalan tengahnya mungkin dipotong, diberi kompensasi atau bagaimana,” terangnya

Sementara itu, Hendra warga Semolo Tengah IV mengaku tidak ada persetujuan berdirinya Tower tersebut, ia meminta agar Tower tersebut dipindahkan karena khawatir radiasi dan kerusakan bangunan rumah.

“Rumah saya berdiri dahulu sebelum adanya tower ini, kita tidak minta kompensasi, kita hanya minta tower ini dipindahkan karena khawatir radiasi dan rawan gempa yang mengakibatkan kerusakan bangunan rumah,” tegasnya.

Sebelumnya dalam Hearing Komisi C Rabu (15/8/2021), Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Baktiono, pihaknya belum bisa mengeluarkan rekomendasi karena warga dan provider sama- sama jadi korban. Karena itu, Komisi C akan sidak ke lokasi untuk membantu mencarikan solusi terbaik.

“Ada hal-hal yang belum dilalui secara benar pada saat pembangunan tower pada 2005. Karena ada beberapa warga lama sesuai perda  atau peraturan perundang undangan  2005 mereka tidak dilalui dalam pendirian tower atau mengurus IMB,” kata dia.

Baktiono membeberkan, jika PT Protelindo tenyata meneruskan atau beli  dari pemilik tower lama. Tapi bagaimanapun, menurut Baktiono, mereka harus mematuhi UU No 30/2014, bahwa perizinan  itu dikeluarkan sesuai dengan peraturan pada saat izin itu diterbitkan atau memakai peraturan saat itu (2005).Dan apabila terjadi kesalahan prosedur atau kesalahan teknis  yang dilakukan dalam proses pengeluaran izin, maka pejabat saat ini bisa mencabut izin.

“Makanya, kami tak ingin investor juga dirugikan. Karena mereka juga menjadi korban karena telah membeli dan meneruskan. Maka akan kita cari solusi terbaik.  Besok kita akan sidak ke sana,” pungkasnya. (tea/tea)

Related posts

Penghitungan Ulang, KPU Surabaya Loloskan Agoeng Prasodjo Jadi Legislator

admin

Soal Menpora Tak Dapat Masuk GBT, Awey Ingatkan Pencetus Hak Interpelasi

admin

Reses, Agoeng Prasodjo Dapat Masukan Revitalisasi Saluran

admin