Umum

Komisi A DPRD Surabaya Minta Pemkot Investigasi ASN Nakal

Baca Juga : Laziznu dan LBM Tegur Pemkot Surabaya Soal Zakat Kampung Madani

Portaltiga.com - Munculnya dugaan kasus penjualan barang-barang hasil penertiban Satpol PP oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat sorotan kalangan legislatif. Komisi A DPRD Surabaya berharap Pemkot Surabaya melakukan investigasi dan penyelidikan atas dugaan tersebut. Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Budi Leksono menegaskan Pemkot Surabaya juga harus menunjukkan sikap tegas. Yakni menindak oknum ASN jika terbukti melakukan pelanggaran. Jika ini benar, saya sangat menyayangkannya. Kasus ini harus diusut tuntas, mulai dari hulu sampai hilir, ujar Budi.Leksono. Ia menyatakan harus ada tindakan tegas dari Pemkot Surabaya. Menurutnya, dugaan penjualan barang-barang hasil penertibam ini harus segera ditemukan benang merahnya. Kalaupun ini ulah oknum, harus jelas. Harus ada titik temunya, mulai dari tempat limpahannya, sampai perintahnya dari mana, terangnya. Karena itu, Budi Leksono mendukung langkah Pemkot Surabaya yang melaporkan kasus ini ke kepolisian tujuannya memberikan efek jera bagi oknum ASN nakal, serta warning bagi ASN yang lain agar tidak melakukan hal serupa. Harus ada efek jera sebagai punishment. Jangan dipecat saja, tapi memang harus ada tindakan dari kepolisian, tegasnya. Namun sisi lain, legialator ini menerangkan bahwa Pemkot Surabaya harus lebih berhati-hati. Ia menegaskan segala bentuk dugaan penyelewengan harus diminimalsir. Caranya dengan melakukan pengawasan. Kata Budi Leksono, upaya meminimalisir adanya dugaan penyelewengan itu salah satunya dengam pemasangan CCTV. Tempat-tempat yang rawan pencurian itu harus dipasang CCTV, tambahnya. Apakah hanya cukup pakai CCTV? Budk.Leksono menegaskan pengawasan juga tetap membutuhkan tenaga atau personel. Petugas harus standby, Satpol kecamatan biasanya lebih dominan dalam pengawasan. jelasnya. Lebih lanjut Budi mengatakan, kalau terpasang CCTV akan meminimalisir aksi penyelewengan. Meski demikian, pengawasan Karena sesuatu yang sangat mudah karena tidak terpantau, akan memicu kesempatan untuk bisa berbuat tidak benar. Kalau sudah terpantau CCTV saya rasa apapun keluar masuk pasti sudah termonitor. Ini yang paling utama, pungkasnya. (adv/tea)

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait

LKPJ Wali Kota 2023, DPRD Surabaya Soroti Hal Ini

Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya 2023 disampaikan Wakil Wali Kota (Wawali), Armuji pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu (20/3/2024), dengan tema “Penguatan SDM, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Transformasi Eko …