Kinerjanya Tumpang Tindih Dengan Kementerian, Kinerja BPWS Dikritik DPR RI

  Portaltiga.com: Komisi V DPR RI menyoroti Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi V DPR RI, Selasa (31/1). Badan ad hoc tersebut serapan anggarannya pada tahun 2016 memang tinggi hingga mencapai 90 persen, hanya saja program yang substansial dan mendasar belum dikerjakan. "Pada tahun 2016, BPWS programnya pavingisasi dan spam. Ini program kementerian apa program BPWS? Nggak ada itu bikin spam kalau berdasarkan peraturan presiden No 27 tahun 2008 yang menjadi dasar didirikannya BPWS. Karenanya kami minta kepada Plt BPWS untuk mengembalikan ruh BPWS. Kembali ke khittah pendiriannya," ujar anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro saat ditemui di kantornya.. Untuk diketahui, anggaran BPWS pada tahun 2016 mencapai Rp. 179,84 M. Dengan rincian kegiatan fisik dan SDM mencapai 137, 02 M, kegiatan rutin BP BPWS Rp. 26,12 M dan kegiatan non fisik Rp. 16,74 M. Alokasi anggaran tersebut, ternyata bukan program otonom dari BPWS. Dicontohkannya mengenai pembangunan jalan di dekat kampus Trunojoyo Bangkalan. "Itu khan jalan Kabupaten. Kewajibannya kabupaten, hanya saja bekerjasama dengan BPWS. Demikian juga pemberian lampu di asta tinggi sumenep yang merupakan tanggung jawab kabupaten Sumenep. Tapi bekerjasama dengan BPWS. Di 2017 ini, fokus saja programnya pada pengembangan di Kaki Suramadu di sisi Bangkalan dan yang di sisi Surabayanya," ungkap politisi dari dapil Madura ini. (Vic)

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

URL : https://portaltiga.com/kinerjanya-tumpang-tindih-dengan-kementerian-kinerja-bpws-dikritik-dpr-ri