portaltiga.com
Umum

Kemnaker Sosialisasikan UU PPMI Pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran

Portaltiga.com – Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mensosialisasikan Undang-Undang nomer 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) kepada Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja (PPTK) di daerah-daerah.

UU tersebut menjadi bentuk kehadiran negara dalam memperbaiki tatakelola untuk pekerja migran yang lebih baik, baik bagi pekerja migran maupun keluarganya mulai dari sebelum, saat bekerja, sampai kembali ke tanah air.

“Untuk menindaklanjuti UU tersebut Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)-sebelumnya dikenal dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)-harus bersinergi,” kata Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker RI) Soes Hindarno.

Soes Hindarno mengatakan hal itu di acara Rapat Kerja (Raker) Teknis Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta dengan tema Membangun Citra Positif PPTKIS dalam Memberikan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI di Surabaya, Kamis (14/12/2017).

Acara ini berlangsung selama satu hari dan mengundang 150 P3MI regional timur. Saat ini jumlah P3MI yang tercatat di Kemnaker per November 2017 yakni sebanyak 446 yang berada di seluruh Indonesia.

Menurutnya, UU PPMI tersebut dibuat salah satunya yaitu untuk mendorong citra positif perusahaan. Sebab, asumsi yang selama ini berkembang setiap terjadi suatu permasalahan TKI yang kerap disorot negatif adalah PPTKIS.

“Untuk itu persepsi UU PPMI harus disamakan. Kita harus membangun citra positif dengan memahami UU pasal tiap pasal agar tidak ada kesalahpahaman,” ujarnya.

Karena itu, raker PPTKI yang dilaksanakan ini dinilai sangat positif untuk membangun komitmen bersama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap calon PMI/PMI dan membantu pemerintah dalam rangka mendorong proses migrasi bekerja secara aman.

“Di sini kami juga menginginkan ide-ide segar dan positif dari P3MI yang nantinya masukan itu sebagai bahan untuk merancang turunan daripada UU PPMI,” tandasnya.

Untuk diketahui, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) untuk disahkan menjadi Undang-Undang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada akhir Oktober lalu. UU ini kemudian ditanda tangani Presiden tanggal 22 November 2017.

Ada tujuh substansi penting dalam RUU yang disepakati antara pemerintah dan DPR. Salah satu substansi itu, adalah pembedaan secara tegas antara Pekerja Migran Indonesia dengan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan di luar negeri yang tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia.(bmw/tea)

Related posts

Kemnaker Akan Naikkan UMP 2019 Sebesar 8 Persen

admin