Kebijakan Tak Pro Rakyat, DPR RI Sebut Pertamina Rampok Hak Rakyat

  Portaltiga.com: Komisi VI DPR RI menuntut tanggung jawab manajemen PT Pertamina atas kebijakannya telah menjual bahan bakar minyak bersubsidi dan nonsubsidi lebih mahal dari harga seharusnya."Apa yang dilakukan oleh PT Pertamina tersebut saya sebut telah merampok hak rakyat. Alasannya, gara-gara kebijakan tak pro rakyat itu pertumbuhan ekonomi lamban dan rakyat tak bisa menikmati subsidi BBM,"ungkap anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo saat dikonfirmasi melalui ponselnya, selasa(7/6). Bambang Haryo mengatakan Pertamina tidak hanya menjual BBM nonsubsidi (keekonomian) lebih mahal dari harga seharusnya, tetapi juga menjual BBM subsidi lebih mahal dari BBM nonsubsidi. Buktinya, Pertamina membanderol solar subsidi Rp5.150 per liter, sementara solar nonsubsidi (industri) hanya dijual Rp4.500 per liter oleh PT Patra Niaga, anak perusahaan Pertamina. BUMN itu juga menjual bensin lebih mahal dari negara lain. Sebagai perbandingan, harga RON 90 (setara Pertalite) di Malaysia hanya 1,2 ringgit atau Rp3.892 per liter, sementara harga Pertalite di Indonesia Rp7.100 per liter. Demikian juga dengan Pertamax Plus (RON 95), Pertamina menjual seharga Rp8.450 per liter, sedangkan Petronas Malaysia menjualnya 1,7 ringgit atau Rp5.514 per liter. Menurut Bambang, Pertamina mengambil keuntungan terlalu besar dari selisih harga jual tersebut, apalagi dari selisih harga BBM subsidi dan nonsubsidi. Dengan asumsi subsidi solar Rp1.000 per liter dan harga solar industri Rp4.500 per liter, maka terdapat selisih Rp1.650 per liter yang masuk kantong Pertamina.(Three)

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

URL : https://portaltiga.com/kebijakan-tak-pro-rakyat-dpr-ri-sebut-pertamina-rampok-hak-rakyat