Umum

Ibu Kota Pindah, Pusat Perekonomian Geser ke Jatim

Baca Juga : Sekwan DPRD Jatim Bagikan 150 Paket Sembako

Portaltiga.com - Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur juga akan berdampak pada pergeseran pusat perekonomian dari DKI Jakarta ke Jawa Timur. Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengatakan, kalau ibu kota pindah ke Kalimantan Timur, maka secara de jure pusat perekonomian Indonesia ada di Jawa Timur. Politisi PDIP ini mengatakan bahwa ada 16 provinsi di Indonesia bagian timur segala kebutuhannya bergantung sepenuhnya pada Jawa Timur. 16 provinsi di Indonesia bagian timur mulai dari Papua hingga Sulauwesi segala kebutuhannya sepenuhnya bergantung kepada Jawa Timur. Kalau Jawa Timur goncang, maka ini akan membawa kegoncangan juga di Indonesia bagian timur, katanya, Kamis (27/2/2020). Ketua DPD PDIP Jawa Timur ini pun meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga Jawa Timur tetap kondusif. Kita harus menjaga Jawa Timur, dan kita juga harus bersiap diri, pintanya. Meski demikian, diakui Kusnadi, saat pusat perekonomian Indonesia bagian timur beralih ke Jawa Timur, potensi konflik tetap ada. Sebab, konflik-konflik yang pernah muncul di masyarakat tidak bisa dinolkan dan ditiadakan. Tapi kemudian bagaimana intensitas potensi itu bisa diperkecil, dan kemudian kalau terjadi suatu konflik itu bisa dikurangi bahkan dieliminasi sedemikian rupa, jelasnya. Pernyataan Kusnadi ini pun dibenarkan Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo. Menurut dia, apa yang disampaikan Ketua DPRD Jatim memang benar. Bahwasannya, Jawa Timur akan menjadi suatu daerah yang berfungsi sebagai pemasok dan pemenuhan kebutuhan bahan makanan pokok serta tempat produksi komoditi ekspor. Apa yang disampaikan Pak Kusnadi memang benar. Jadi, Jawa Timur akan menjadi hinterland dari ibu kota itu, wilayah pendukung pusat ibu kota, kalau tidak siap ini berbahaya karena akan ada investasi besar-besaran di Jawa Timur, terangnya. Suko juga berharap masyarakat Jawa Timur harus bersiap diri terutama pada generasi milenial. Oleh sebab itu, pemerintah harus turut serta dan membuat kebijakan khusus terhadap pembinaan anak-anak muda. Kalau masyarakatnya tidak siap, terutama generasi muda dan masih berkutat pada egoisme kelompok-kelompok ini menjadi risiko. Maka harus ada kebijakan khusus terhadap pembinaan anak-anak muda, pungkas dia. (bgs/abi)

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait