Umum

Gubernur: Kelasnya Jatim Sudah Bukan Indonesia Lagi

SURABAYA - Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) harus mampu bersaing dengan kelas dunia. Minimal bersaing dengan beberapa negara Asean, seperti Singapura, Vietnam maupun Thailand. "Tantangan ke depan, birokrasi kita harus berkelas dunia. Kelasnya Jatim sudah bukan Indonesia lagi," kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo dihadapan pegawai negeri sipil (PNS) dalam rangka apel hari pertama kerja usai liburan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 di Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan Surabaya, Senin (4/1). Pada 2016 dan seterusnya, pelayanan publik yang berimbas pada peningkatan kualitas perekonomian diminta harus mampu berbicara di tingkat internasional, minimal Asia Tenggara. Bahkan kalau bisa, nilainya harus lebih baik dari negara-negara lain. "Itu semua bukan tidak mungkin karena di tingkat nasional sudah terbukti mampu yang terbaik, terutama di bidang energi," ucapnya. Yang menjadi perhatian khusus dalam rangka menjalani masa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), menurutnya, persoalan tanah menjadi prioritas untuk mengundang pengusaha-pengusaha menanam investasinya di Jatim. Selain itu, tingkat terampil dan ahlinya sumber daya manusia juga menjadi keutamaan. "Agar Jatim sebagai salah satu provinsi di Indonesia mampu membuktikan kualitasnya. Tanah memang menjadi prioritas. Sedangkan terkait kepastian izin, waktu, biaya dan syarat semua sudah tak menjadi masalah," tutur Soekarwo yang akrab dipanggil Pakde Karwo. Mengenai mentalitas dan kualitas PNS, Pakde Karwo mengaku secara administratif tak ada yang perlu diragukan lagi karena sudah mampu menunjukkan kinerja lebih baik. "Berbagai penghargaan tentang pelayanan publik dari berbagai pihak, sudah menjadi modal bahwa Jatim memiliki pegawai yang luar biasa dan layak mendapat apresiasi," katanya. Di tempat sama, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan ada beberapa hal yang menjadi tantangan ke depan, yaitu suku bunga tinggi, insfrastuktur dan logistik. Untuk mengatasi suku bunga yang tinggi di Indonesia maka langkah sesuai anjuran Gubernur Jatim melakukan skema pembiayaan dengan suku bunga rendah utamanya untuk UMKM merupakan hal tepat. "Ini sesuatu yang menjadi perhatian banyak pihak karena Jatim menjadi satu-satunya provinsi yang mempunyai solusi terhadap permasalahan suku bunga tinggi, sekaligus mengurangi disparitas. Semoga menjadikan lebih maju di antara negara-negara ASEAN," jelasnya. (Bmw)

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait