Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
URL : https://portaltiga.com/gubernur-jatim-dukung-rencana-rasionalisasi-pns
Intermezzo
Gubernur Jatim Dukung Rencana Rasionalisasi PNS
Portaltiga.com : Rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), yang dianggap tidak produktif mendapat dukungan dari Gubernur Jatim Soekarwo.
Rencana tersebut dinilai Soekarwo sangat masuk akal karena PNS yang tidak produktif hanya akan membebani APBN atau APBD saja. Sedangkan produktifitasnya tidak jelas.
Saya belum tahu persis wacana rasionalisasi PNS itu seperti apa. Saya hanya tahu dari televisi. Tapi, bagi saya yang tidak produktif masuk akal," kata Soekarwo di Surabaya, Senin (6/6).
Dijelaskan, dari pengertian perundang-undangan yang tidak produktif adalah yang tidak memiliki kompetensi. Misalnya, dari PNS yang tidak produktif adalah tenaga-tenaga administrasi, yang kemudian tenaganya bisa dihantikan dengan TI (teknologi informasi).
Sedangkan PNS yang produktif, lanjutnya,
seperti tenaga kesehatan dan pendidikan tidak mungkin dirasionalisasi. Sebab, Pemprov Jatim kini tengah mengalami kekurangan tenaga guru dan medis.
"Sebenarnya, jika wacana rasionalisasi ini benar diwujudkan, akan menimbulkan polemik. Dulu waktu ada pengangkatan pegawai bagi honorer yang tidak punya kompetensi, ini karena kasihan. Judulnya, itu kasihan, terus diangkat. Masak akan mau pecat lagi," ungkapnya.
Mengenai langkah konkritnya seperti apa?. Gubernut yang akrab dipanggil Pakde Karwo mengaku tidak punya kebijakan apa-apa. "Saat ini, yang bisa kita lakukan adalah menunggu keputusan dari Pemerintah pusat seperti apa. Karena itu progtam Kemenpan RB," tandasnya.
Terpisah, Humas Kemenpan dan RB, Herman Suryatman, saat ini kementeriannya masih memformulasikan payung hukum yang akan digunakan untuk rencana rasionalisasi 1 juta PNS. Kemenpan RB punya kriteria dalam
menentukan PNS mana yang terkena rasionalisasi.
Saat ini masih dalam pembahasan, termasuk menyiapkan payung hukumnya. Kebijakan ini tengah diformulasikan yang nantinya dalam bentuk peraturan menteri pendayagunaan aparatur negata dan reformasi birokrasi (Permenpan RB) tentang percepatan penataaan PNS," jelasnya. (Bmw)
