GP Ansor Nilai Masih Ada ASN Pemkot Surabaya Terpapar HTI

Portaltiga.com – Gerakan Pemuda (GP) Ansor mensinyalir sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemkot Surabaya masih terpapar faham Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Meski HTI sudah resmi dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia lewat Perppu no. 2 Tahun 2017 dengan beralasan visi dan misi HTI bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, karena ingin mengganti sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan khilafah.

Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Surabaya, HM. Faridz Afif menjelaskan, sinyalemen masih eksisnya paham HTI di lingkungan ASN Pemkot Surabaya didapat dari laporan dan penelusurannya.

“Kami mendapat banyak informasi tentang sejumlah ASN di Pemkot Surabaya yang disinyalir sebagai anggota dan simpatisan HTI, kami sudah telusuri informasi itu, dan valid,” tutur aktivis muda NU yang akrab disapa Gus Afif, Kamis ( 21/3/2019).

Afif melanjutkan, dari temuan GP Ansor Surabaya itu juga terindikasi ada ASN di Pemkot Surabaya yang tergolong tokoh HTI. Orang ini lah yang disinyalir menyebarkan faham khilafah di lingkungan Pemkot Surabaya.

Atas temuan itu, Panglima Banser Kota Surabaya ini berharap ada langkah tegas dan terukur yang dilakukan oleh Wali Kota Tri Rismaharini untuk mengatasi penyebaran faham HTI di lingkungan kerjanya. Pihaknya juga siap memberikan data yang dimiliki bila diminta oleh Wali Kota.

“Dari temuan awal kami ada satu yang berstatus ASN dan empat tenaga kontrak. Meski organisasinya sudah dilarang tapi mereka masih melakukan aktifitas organisasi seperti biasa. Karena itu, Wali Kota harus mengambil tindakan,” tegas caleg PKB untuk DPRD Jatim dapil Surabaya ini.

Afif menilai, perlu dilakuakan penelitian khusus (litsus) di lingkungan Pemkot Surabaya dengan menggandeng pihak Kepolisian, TNI maupun Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) untuk menemukan ASN yang terpapar faham khilafah maupun radikalisme. Bila nantinya ditemukan ASN yang terbukti menjadi anggota HTI tentunya harus dilakukan pembinaan.

Alumni pasca sarjana Universitas Airlangga (Unair) ini berharap ada usaha deradikalisasi di lingkungan Pemkot Surabaya. Hal itu untuk meluruskan ASN yang terpapar faham khilafah dan radikal. Selain itu pembinaan atasan kepada bawahan harus lebih intensif agar bila ditemukan ASN yang ada gejala terpapar faham terlarang dapat segera dibina.

“Kegiatan di Masjid dan Mushola di lingkungan Pemkot harus dipastikan di isi oleh ulama atau ustadz yang sejuk, kami siap membantu, Ansor memiliki Majelis Dzikir dan Salawat (MDS) yang berisi para ulama muda,” pungkas Afif. (tea/tea)

berita terkait

JOIN THE DISCUSSION

Translate »