Politika

Gerindra Bantah Tudingan La Nyalla Harus Setor Uang Dulu Agar Direkom Jadi Cagub

Baca Juga : Ketua DPD RI Tawarkan Gagasan Anggota DPR RI Juga Diisi Non-Partai

Portaltiga.com - Partai Gerindra membantah tudingan La Nyalla Mattalitti yang menuding mereka mengharuskan La Nyalla untuk memberikan sejumlah uang guna mengeluarkan rekomendasi pengusungan di Pilgub Jatim 2018. Gerindra menegaskan mereka tak pernah meminta atau menarik duit terhadap pasangan calon yang diusung. "Dalam Pilkada sekarang, kalau ingin jujur silakan, dari 171 dari 17 gubernur ternyata calon-calon yang diusung oleh Gerindra umumnya pasangan calon yang tidak mempunyai dukungan modal yang kuat, bukan orang-orang kaya. Bukan orang yang punya modal kuat," kata Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria saat dihubungi, Kamis (11/1/2018). Anggota DPR itu menegaskan politik uang bukan syarat di Gerindra. Dia pasangan calon di Pilgub Jawa Tengah Sudirman Said-Ida Fauziyah bukanlah calon bergelimang uang sehingga diusung Gerindra. Riza lalu memberi contoh 2 dari 17 Pilgub 2018. Daerah itu ialah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Menurutnya, dua daerah itu tak ada penarikan atau setor-menyetor duit syarat pengusungan. "Pak Sudrajat purnawirawan, Pak Sudirman Said birokrat, nggak punya uang dan lain sebagainya. Apa pesan yang ingin disampaikan? Ya bukan uang semata-mata yang dicari, yang dibutuhkan dari pemenangan. Tapi integritas, kebersamaan, NKRI, merah-putih, makanya kita dukung," tegas dia. Jika tak percaya, Riza menyarankan pihak-pihak peragu untuk bertanya langsung ke Sudirman maupun Ida. "Tanya, emang Mbak Ida punya uang? Terus Pak Sudirman Said punya uang? Tanya apa ada Mbak Ida sama Sudirman setorsetor ke partai? Artinya Partai Gerindra bukan partai yang minta-minta apalagi ngambil uang. Fakta membuktikan sebaliknya. Justru kita banyak terlibat membantu pembiayaan," tegas Riza yang menjabat wakil Ketua Komisi II DPR itu. La Nyalla menggelar jumpa pers dan mengungkap adanya permintaan duit dari Prabowo. Dia mengaku pertama kali dimintai duit untuk uang saksi pada 9 Desember 2017 lalu. Namun, La Nyalla tak merinci uang saksi ini untuk ajang pesta demokrasi yang mana. "Ada saat tanggal 9 itu yang ditanyakan uang saksi. Kalau siapkan uang saksi, saya direkom tapi kalau uang saksi dari 68.000 TPS dikali Rp 200.000 per orang dikali 2 berarti Rp 400.000. Itu sekitar Rp 28 miliar. Tapi, yang diminta itu Rp 48 miliar dan harus diserahkan sebelum tanggal 20 Desember 2017. Nggak sanggup saya,ini namanya saya beli rekom, saya nggak mau," ujar La Nyalla. (dtc/tea)

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait