Baca Juga : Laziznu dan LBM Tegur Pemkot Surabaya Soal Zakat Kampung Madani
Portaltiga.com - DPRD Kota Surabaya kembali menggelar sidang paripurna untuk mendengar tanggapan Wali Kota Surabaya terkait rancangan APBD tahun 2020. Dalam sidang kali ini, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan beberapa hal untuk menanggapi pertanyaan dan masukan dari fraksi-fraksi. Salah satunya adalah menanggapi usulan Fraksi Golkar tentang pemaksimalan APBD pada tahun 2020 mendatang. Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mengatakan, menjelang akhir jabatan Wali Kota Tri Rismaharini telah sangat mampu merubah wajah Kota Surabaya menjadi lebih baik. "Sembilan tahun kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota selama ini sudah mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat Surabaya. Itu akan dicatat sebagai tinta emas sejarah kota surabaya di era milenial ini," jelasnya di sela sidang Paripurna di Gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis (31/10/2019). Oleh karenanya Toni, sapaan akrabnya menginginkan agar sisa satu tahun jabatan Wali Kota Risma dapat memaksimalkan potensi APBD tahun 2020 untuk kepentingan masyarakat Surabaya. Ia pun menggarisbawahi agar di tahun pilkada yang akan digelar pada 2020 mendatang, APBD tidak digunakan untuk menjembatani salah satu kandidat calon Wali Kota pada periode selanjutnya yang memiliki background sebagai birokrat di lingkungan Pemkot. "Jangan sampai APBD ini dijadikan jembatan oleh pejabat, atau siapapun kepala OPD di lingkungan Pemkot Surabaya untuk running pilwali, karena apa itu tentu menyakiti para pembayar retribusi di Surabaya. Tetesan keringat mereka untuk membayar pajak dan retribusi itu lalu digunakan untuk memenuhi syahwat pribadi," tegas advokat ini. Menurut Toni, Ia menginginkan agar di Pilwali Surabaya tahun depan menjadi ajang pencarian pemimpin Kota Pahlawan berjalan dengan jujur dan adil tanpa melibatkan dana yang diambil dari APBD. "Kita hanya ingin APBD ini dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat gitu aja, kalau soal kompetisi saya yakin semua partai siap untuk berkompetisi, nah kompetisi yang jujur adil itu kan salah satunya adalah tidak menggunakan instrumen pemerintah untuk memenangkan pasangannya," pungkasnya. Sementara itu menanggapi pernyataan Toni, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, Ia membantah tudingan adanya dana APBD khususnya dalam bidang kehumasan untuk membranding salah satu calon Wali Kota dari Birokrat di lingkungan Pemkot. "Boleh di cek datanya di humas. Siapa saja yang bicara. Hampir 50 persen yang kami rilis dengan uang APBD itu buat kejaksaan kepolisian dan kejaksaan karena berhasil mengembalikan aset Pemkot Surabaya. Boleh dicek nanti data," jelas Risma. Ia pun menganggap bahwa dirinya tidak memerlukan pencitraan di masyarakat. Menurutnya masyarakat Surabaya telah menilai dengan baik bagaimana kinerja pemimpin mereka selama menjabat sebagai orang nomor satu di Surabaya. "Saya tidak butuh pencitraan. Dan kalau saya mau, saya sudah empat tahun lalu saya sudah jadi menteri," kata Risma. (tea/tea)Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
