Fraksi Golkar DPRD Surabaya Minta Dispora Surabaya Dicopot

Portaltiga.com – Reaksi keras ditunjukkan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya, Arif Fathoni atas insiden tidak dapat masuknya Menpora Zainudin Amali ke Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) saat melakukan sidak lantaran pintu dikunci.

“Saya menyayangkan tindakan dari Pemkot Surabaya yang tidak elok, tidak pantas. Harus diketahui Surabaya itu masih kota madya yang masih dalam bingkai NKRI,” katanya Senin (4/11/2019).

Karena itu, dia meminta Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini alias Risma agar mencopot Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Surabaya, Afghani Wardhana.

“Ketika ada pejabat setingkat menteri mau mengujungi stadion dan itu sudah dikoordinasikan sebelumnya, lalu kemudian dikunci, itu tidak elok, tidak patut. Makanya kenapa kami meminta kepada wali kota Surabaya untuk mencopot Kadispora,” jelasnya.

Namun Fathoni menegaskan, permintaan agar Risma mencopot Kadipora tersebut bukan semata-mata karena insiden Menpora tak bisa masuk GBT, tapi karena memang kinerja buruk Afghani selama ini.

“Satu, kita tidak melihat prestasi yang menggembirakan sejak yang bersangkutan menjadi Kadispora. Kedua, selama ini terjadi kebuntuhan komunikasi antara stakeholder pelaku olahraga dengan Kadispora,” jelasnya

Fathoni mencontohkan sepak bola, olahraga yang digemari masyarakat Surabaya — dalam hal ini fanatisme masyarakat Surabaya terhadap Persebaya yang tinggi — tidak diurusi dengan baik.

“Gelora 10 November tidak diperbolehkan digunakan sebagai tempat latihan, tempat main Persebaya. Padahal Persebaya itu denyut nadi warga Surabaya,” ujarnya.

Pun di bidang kepemudaan, Fathoni juga tidak melihat terobosan yang dilakukan Afghani. “Jadi ini evaluasi atas kinerja yang bersangkutan, tidak semata-mata hanya karena insiden tidak bisa masuknya Menpora. Itu hanya kumulasi saja,” katanya.

Apakah insiden di GBT tersebut bentuk pelecehan terhadap pejabat negara sekelas menteri?

“Ya, itu pelecehan memang. Makanya saya bilang Surabaya itu masih bagian bingkai NKRI. Artinya Pemkot Surabaya harus memberikan penghormatan, protokoler pejabat setingkat menteri,” ucapnya.

Apalagi, tegas Fathoni, kedatangan Menpora ke GBT tersebut untuk meninjau terkait persiapan GBT yang diusulkan sebagai salah satu venue Piala Dunia U-20 tahun depan.

“Apa saja yang perlu diperbaiki, yang perlu di-support anggaran pusat. Nah, masuk (GBT) saja itu enggak boleh, tidak hanya pelecehan. Makanya kami minta wali kota untuk mencopot Kadispora,” ujarnya.

Berarti lebih dari pelecehan dong? “Ya, makanya Surabaya itu masih kota madya yang masih dalam bingkai NKRI. Artinya penghormatan terhadap pemerintah pusat wajib dilaksanakan, karena sistem negara kita adalah negara kesatuan,” jelasnya.

Dan jangan lupa, tegas Fathoni, otonomi daerah yang salah satunya tidak diberikan ke daerah itu bidang olahraga. “Artinya itu masih kewenangan pemerintah pusat, jadi (penolakan Menpora di GBT) di atas pelecehan,” tuntasnya. (tea/tea)

berita terkait

JOIN THE DISCUSSION

Translate »