Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
URL : https://portaltiga.com/dprd-jatim-dorong-bbws-percepat-normalisasi-kali-lamong
Umum
DPRD Jatim Dorong BBWS Percepat Normalisasi Kali Lamong
Portaltiga.com - Komisi D DPRD Jatim mendorong Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo untuk segera menfasilitasi dan mempercepat Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk normalisasi Kali Lamong antara kementerian PUPR dengan Kota Kabupaten yang dilewati aliran sungai Kali Lamong.
Kata Hidayat, PKS terhadap Kota Kabupaten tersebut cukup diperlukan agar normalisasi penanganan banjir akibat luapan Kali Lamong yang kerap terjadi setiap tahun bisa tertangani. Apalagi penanganan Kali Lamong ini masuk dalam perpres 80 tahun 2019. Karena strategis dan dampak yang luar biasa ketika banjir terjadi.
"Kita dorong BPWS Solo menfasilitasi PKS dengan Kota Kabupaten yang ada seperti Surabaya Mojokerto Lamongam dan Jombang. Akibat belum ada PKS mereka belum melakukan pembebasan lahan di Kali Lamong," ujar anggota Komisi D DPRD Jatim Hidayat, Selasa (8/3/2022).
Menurut Hidayat dari data yang ada kondisi kali lamong saat ini sudah relatif ada kemajuan setelah BBWS melakukan beberapa program dikawasan tersebut, namun belum maksimal.
Dari total lokasi yang dinormalisi dan penanggulan sepanjang 103 km. 50% lebih (sekitar 59 km) berada di Kabupaten Gresik. sisanya sekitar 44 km ada di wilayah Surabaya, Mojokerto, Lamongan dan Jombang.
"Banjir yang terjadi akhir akhir ini di Kali Lamong durasinya lebih cepat karena program BBWS sudah jalan meski belum maksimal," ungkap Hidayat
"Hanya Pemkab Gresik yang sudah mengalokasikan dana pembebabas sebesar 35 miliar. Kalau hanya mengandalkan gresik maka tidak akan terurai persoalan banjir Kali Lamong. Makanya kita dorong 4 wilayah lain juga segera menganggarakan pembebasan lahan agar bisa segera dilakukan normalisai dan penanggulan secara menyeluruh," lanjut politisi Partai Gerindra ini.
Politisi asal Mojokerto ini juga mendorong BBWS untuk mempercepat program jangka pendek misalnya pembangunan kolam retensi, selain normalisasi dan penanggulan.
"Dari tahun 2012 sampai saat ini tahun 2022, kebutuhan anggaran sebesar 1 Triliun, namun baru realisasi 300 m (30%). Di tahun 22 ini hanya dianggarkan 17 miliar. Ini kan cukup ironis. Padahal ini untuk atasi luapan Kali Lamong yang merugikan masyarakat sekitar," terangnya.
Pihaknya lanjut Hidayat juga mendorong Pemprov Jatim dalam hal ini Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) mencari alternatif dana pembangunan Kali Lamong, kalau memungkinkan (darurat), perlu ada alokasi APBD Jatim untuk pembangunan Kali Lamong.
"Tentu butuh pembicaraan lebih serius lagi dengan DPRD Jatim. Karena dampak banjir Kali Lamong ini lintas Kabupaten-Kota yang cukup serius mengganggu roda ekonomi di daerah sekitar," pungkasnya. (ars/abi)
