portaltiga.com
Umum

DPRD Jatim Berharap Pemerintah Perhatikan Pondok Pesantren Di Daerah

 

Portaltiga.com:Minimnya perhatian pemerintah di beberapa pondok pesantren mengundang keprihatinan anggota DPRD Jatim dari fraksi Partai Demokrat Hj. Ninik Sulistyaningsih SE untuk memberikan perhatian pemerintah atas keberadaan pondok pesantren.

Saat ngobrol santai portaltiga.com dengan Ninik Sulistyaningsih di kantornya beberapa waktu lalu, Ninik mengungkapkan uneg-unegnya minimnya perhatian pemerintah terhadap pondok pesantren yang ada di daerah.

“Benar-benar ironis dan sangat menyedihkan kondisi pondok pesantren di daerah. Seharusnya pemerintah memperhatikan serius keberadaan mereka baik kesejahteraan santrinya maupun pondoknya,”ungkap wanita yang memiliki basis massa di Pacitan, Magetan dan Ponorogo ini.

Dikatakan oleh Ninik, dalam setiap resesnya di beberapa daerah yang dikunjunginya, pondok pesantren selalu jadi tujuan dirinya untuk dikunjungi.”Di pondok pesantren merupakan tempat pembentukan akhlak manusia yang berkualitas. Tentunya dengan kesejahteraan dan fasilitas yang memadai dapat mendorong menciptakan generasi muda yang berkualitas,”sambungnya.

Ninik lalu mencontohkan ketika dirinya reses di Pacitan menjumpai pondok pesantren dzikir Al Fatah kabupaten Pacitan.”Disana kapasitas pondok untuk anak hanya untuk 150 anak. Lalu kondisi kamar mandinya minim sekali sehingga untuk bisa mandi di kamar mandi, santri harus bangun jam 2 dini hari untuk bisa mandi karena terbatasnya kamar mandi. Ini salah satu contoh yang harus diperhatikan oleh pemerintah,”sambungnya.

Selain itu, untuk ruang istirahat di pondok bagi santri, kata Ninik, 1 ruangan berukuran 4×5 dihuni oleh santri sebanyak 15 orang.”Itupun mereka tidur dilantai. Pemerintah seharusnya memperhatikan pondok-pondok yang didaerah. Entah itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah,”jelasnya.

Tak hanya itu, tambah Ninik, perbaikan infrastruktur di daerah juga harus mendapat perhatian dari pemerintah.”Banyak masalah infrastruktur yang saya temui selama turun ke daerah misalnya kondisi jalan hingga plengsengan sungai juga harus diperhatikan pemerintah untuk diperbaiki. Jangan sampai perekonomian rakyat terganggu karena kendala infrastruktur yang minim,”tutupnya. (Yudhie***/ADV)