Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.
URL : https://portaltiga.com/dewan-jatim-dukung-pendirian-lapas-khusus-narkoba-di-kepulauan-sumenep
Umum
Dewan Jatim Dukung Pendirian Lapas Khusus Narkoba di Kepulauan Sumenep
Surabaya - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendukung wacana pendirian Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) khusus narkoba di Kepulauan Sumenep yang dilontarkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Baddrut Tamam di DPRD Jatim, Selasa (29/12) mengatakan Pulau Madura terutama pulau Sumenep memiliki banyak pulau yang tidak berpenghuni, karena itu ketimbang mubazir lebih baik pulau yang tak ada penghuninya itu dimanfaatkan untuk Lapas Narkoba.
Baddrut Tamam Politisi asal Fraksi PKB Jatim ini menjelaskan, kondisi pulau-pulau kosong di Kepulauan Sumenep sangat terisolir sehingga cocok untuk lapas narkoba yang dihuni narapidana kelas kakap. Politisi PKB tersebut menilai bangsa ini sudah dalam status darurat narkoba, sehingga diperlukan strategi khusus untuk menanggulangi bahaya narkoba. Salah satunya Lapas khusus narkoba di pulau terisolir.
"Untuk napi kelas kakap seperti teroris, kita sudah punya Lapas di Pulau Nusakambangan yang terisolir. Saya kira untuk napi kelas kakap kasus narkoba lapas yang cocok di salah satu pulau di Kepulauan Sumenep,"tutur politisi yang akrab disapa Tamam itu.
Baddrut yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim ini mengingatkan pengguna narkoba tertinggi ada di Jawa Timur, dan pengguna narkoba terbanyak di Jawa Timur ada di pulau Madura. Karena itu, sangat tepat kalau pendirian lapas narkoba di pulau garam tersebut. Hal itu sebagai sinyal perang terhadap narkoba.
Mantan Ketua Korcab Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jatim itu memaparkan, Madura sudah darurat narkoba tak heran Lapas Narkoba yang ada di kabupaten Pamekasan daya tampungnya sudah overload.
Pihaknya juga mengingatkan, upaya penanggulangan narkoba tidak hanya menjadi tugas BNN atau polisi sebagai penegak hukum. Seluruh stakeholder harus dilibatkan, seperti pemerintah daerah, ulama, guru dan tokoh masyarakat. Peran tokoh informal sangat signifikan terutama dalam konteks pencegahan, contohnya dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba di masjid, sekolah maupun lingkungan keluarga.
"Jatim sudah darurat narkoba, karena itu perang terhadap narkoba harus melibatkan seluruh potensi yang ada. Upaya penanggulangan harus disertai tindakan pencegahan atau preventif,"ujarnya (Tree)
