Politika

Debat Publik Kedua Pilgub Jatim, Pakar Ekonomi: Program Khofifah-Emil Lebih Konkret

Baca Juga : PKS Jatim Wait and See Soal Paslon di Pilgub 2024

Portaltiga.com - Debat Publik Kedua Pilgub Jawa Timur 2018 kembali mempertemukan dua pasangan calon gubernur-wakil gubernur. Keduanya membeberkan program masing-masing di bidang ekonomi dan pembangunan. Debat digelar KPU Jawa Timur di Dyandra Convention Center, Surabaya, Selasa (8/5/2018) malam. Melihat proses debat kedua ini, Pakar Ekonomi Universitas Airlangga Rumayya Batubara menilai pasangan nomor urut 1 Khofifah-Emil paling menguasai panggung. Khofifah bisa menjelaskan detail programnya di sektor ekonomi dan pembangunan ini. Pasangan nomor satu ini kembali menghadirkan data terkini berdasarkan data BPS. membeberkan program yang disiapkan untuk menyejahterakan masyarakat Jawa Timur. Baik Khofifah maupun Emil tampil prima dengan paparan program yang begitu lengkap plus dengan rancangan anggaran yang dibutuhkan. Kemudian, Rumayya menilai program yang ditawarkan pasangan Khofifah-Emil tampil lebih konkret. Sehingga realisasi dari program yang ditawarkan Khofifah-Emil lebih masuk akan dan mudah dilaksanakan. "Secara umum kedua Paslon sudah sukses untuk membahas masalah utama ekonomi Jatim yaitu kesenjangan. Namun dari segi substansi saya melihat Program usulan paslon 1 lebih realistis dan konkret," kata Rumayya, Selasa (8/5/2018) malam. Seperti saat memaparkan program pertanian, Khofifah-Emil dinilai bisa memaparkan secara komprehensif. Khofifah-Emil membahas seluruh komoditas yang dibutuhkan masyarakat. "Misal dalam program pertanian, paslon 1 secara komprehensif membahas 4 komoditas utama Jatim (beras, jagung, gula dwn garam) dengan strategi unik untuk masing-masing komoditas, sedangkan Paslon 2 hanya membahas tentang beras," ucapnya. Kemudian terkait program penstabilan harga pasangan nomor 2 disebut tidak relevan. Sebab, tidak sesuai dengan realitas keuangam daerah. "Solusi masalah kestabilan harga komoditas pertanian Paslon 2 juga terlalu utopis dan birokratik melalui pembentukan BUMD pangan," jelasnya. "Padahal nyatanya sebagian besar BUMD Jatim dalam kondisi keuangan yang tidak sehat, terlebih lagi APBD Pemprov Jatim hanya sekitar 30% dari total APBD kabupaten/kota di Jatim," lanjutnya. Sebaliknya soal stabilitasi harga, ia menilai pasangan Khofifah-Emil menawarkan program yang relevan karena ditopang para pelaku ekonomi masyarakat seperti petani dan pedagang. Program stabilitasi harga Khofifah-Emil disebut lebih pro-rakyat kecil. "Solusi kestabilan harga Paslon 1 lebih realistis dengan melakukan sinkronisasi dalam siklus penanaman antar petani di Jatim agar tidak terjadi over supply saat panen, program ini tidak hanya mensasar akar masalah dari kestabilan harga tapi juga hemat ongkos dari sisi anggaran," terang dia. Kemudian terkait pengentasan pengangguran pasangan dwitunggal ini lebih menawarkan pada pengembangan UMKM sehingga tenaga yang terserap bisa lebih banyak. "Solusi mengatasi pengangguran paslon 1 lebih realistis dengan bertumpu pada UMKM dimana sektor ini memang bersifat padat karya sehingga ketika sektor ini didorong tumbuh efeknya besar ke penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran," jelas alumnus doktor The University of Western Australia ini. Sebaliknya, solusi paslon Ipul-Puti dengan menggunakan hitungan-hitungan penciptaan lapangan kerja melalui PMA/PMDN (Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri). Model ini dinilai sangat beresiko dan tidak akurat. "Mengingat sektor ini bersifat pada modal, terlebih lagi jenis lapangan pekerjaan yang diciptakan PMA/PMDN akan cenderung membutuhkan pekerjaan dengan pendidikan yang tinggi, sedangkan sebagian besar angkatan kerja di Jatim masih berpendidikan rendah," ucapnya. "Apalagi tidak ada jaminan bahwa lapangan kerja yg diciptakan PMA/ PMDN akan diisi oleh pekerja dari Jatim," tegas dia. (abi)

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait