Bupati Pamekasan Berharap Pembangunan Jatim Sistem Zonasi, Ini Penjelasannya

Portaltiga.com – Bupati Pamekasan Badrut Tamam berharap agar Pemprov Jatim menerapkan sistem zonasi dalam melakukan percepatan pembangunan di Jatim, dengan mengandalkan potensi kewilayahan di masing-masing daerah.

Kebijakan itu dinilai bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi karena akan mengangkat potensi ekonomi lokal di masing-masing wilayah.

“Konsep sektor pembangunan harus kewilayahan. Dan ada zonanya. Misalkan zona pembangunan ekonomi madura, zona pembangunan ekonomi mataraman, zona ekonomi tapal kuda. Dengan model zona maka ada kekhususan ekonomi yang digarap gubernur dengan memanggil bupati-bupati terutama untuk feasibility study yang dilakukan provinsi,” katanya pada Selasa (30/7/2019).

Politisi PKB itu mencontohkan potensi kewilayahan yang ada di Madura seperti garam, sapi dan produk jagung. Pemprov Jatim diharapkan bisa ikut campur untuk membantu para petani, agar produk itu semakin dikenal. Potensi tersebut jika digarap secara maksimal bisa mengangkat ekonomi lokal.

“Di Madura ada potensi ekonomi apa saja misalnya garam, sapi, jagung dan wisata. Ini dijadikan satu. Kalau di Bangkalan tidak ada garam, potensi garam dimana. Misalkan jagung dimana, jagung di kabupaten lain dikirim ke satu kabupaten dan dikerjasamakan dengan buyer,” tambahnya.

Menurut Badrut, jika pembangunan itu menggunakan potensi kewilayahan, dia memprediksi dalam beberapa tahun angka kemiskinan di Jatim bisa ditekan dengan cepat. Badrut lantas mencontohkan angka kemiskinan di Pamekasan yang menurun drastis dalam dua tahun ini, mencapai 2 persen, karena dirinya menerapkan kebijakan itu.

“Model pembangunan dengan kajian kewilayahan maka peningkatan ekonomi lebih cepat. Gerbangkertasusilo itu untuk memasukkan tapi tidak dimasukkan lokal wisdom. Pendekatan di Madura dan Mataraman,” tandasnya.

Khusus untuk pembangunan wilayah Madura, Badrut berharap agar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bisa memanggil masing-masing kepala daerah untuk mensinergikan potenwi wilayah di wilayah itu.

“Kalau sudah dilakukan kajian mendalam baru ketemu nanti. Kulturnya sama, makanya harus bu gubernur memanggil. Misalnya anggaran fisilibity study dari BPWM, kabupaten dan provinsi. Dengan kajian itu maka akan lebih diterima di masyarakat,” pungkasnya. (ars/abi)

berita terkait

JOIN THE DISCUSSION