Umum

70 Perahu Tambang Di Surabaya Tak Kantongi Izin

    Portaltiga.com : Jika tidak ada kecelakaan perahu tambang di Gresik, barangkali tidak akan diketahui perahu tambang di Surabaya, yang tak mengantongi izin. Padahal, jumlah perahu tambang yang masih beroperasi di Surabaya, cukup banyak. Jumlahnya ada 70 perahu. Data tersebut, terungkap hasil rapat koordinasi membahas standar keamanan perahu tambang Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf bersama Balai Besar Sungai Bratas, Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Pemkab Gresik, Dinas Perhubungan Jatim dan Perum Jasa Tirta di Ruang Kerja Wakil Gubernur Jatim, Senin (17/4). "Sesuai aturan, harusnya berizin. Namun, dari data yang ada ternyata tidak ada satupun yang mengantongi izin. Di Surabaya ada 70 perahu tambang," kata Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf kepada wartawan usai pertemuan. Secara rinci, Gus Ipul-sapaan akrabnya, menyebut dari 70 perahu tambang di Surabaya, 65 perahu beroperasi di sepanjang Kali Surabaya. Empat perahu beroperasi di Kali Mas dan satu perahu lagi beroperasi di Kali Wonokromo. "Kalau di Jatim, ada ratusan perahu penyeberangan yang beroperasi tidak mengantongi izin. 70 perahu diantaranya beroperasi di Surabaya. Padahal, sesuai aturan yang ada, perahu tambang masuk kategori sarana transportasi air yang harus mengantongi izin dari Balai Besar Wilayah Sungai. Dari hasil survei, perahu tambang ini juga merusak sarana dan prasarana sungai seperti tanggul. "Tapi, ini sangat dibutuhkan masyarakat karena cepat, efektif dan murah sehingga tidak mungkin untuk melarang mereka," cetusnya. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Asrofi menambahkan pihaknya mencatat ada puluhan perahu tambang yang beroperasi di wilayahnya. Namun, baru hanya ada satu kapal yang hampir memenuhi standar. Yaitu, perahu tambang yang ada di tambangan Jeruklegi, Balongbendo. Hanya saja, untuk membangun kapal yang standar seperti di Jeruklegi ini biayanya mahal. Satu kapal menghabiskan biaya Rp 150 juta. "Itu belum termasuk membangun dermaga yang juga mahal. Biayanya bisa mencapai Rp 50 juta," ungkapnya. Untuk mematangkan rapat koordinasi (rakor) awal ini, rencananya akan dilanjutkan dengan rakor pada pekan depan bertempat di Balai Desa Kedungbendo dengan mengundang seluruh pemilik kapal. Dari rakor kedua ini diharapkan bisa diketahui dan segera dirumuskan model kapal yang pas dan memenuhi standar keamanan. (Bmw)

Ikuti update berbagai berita pilihan dan terkini dari portaltiga.com di Google News.

Berita Terkait