12 Bupati dan Wali Kota Terpilih Dilantik Gubernur Jatim Besok

Portaltiga.com – Sebanyak 12 pasangan bupati dan wakil bupati (Wabup) serta wali kota dan wakil wali kota terpilih di Pemilukada 2018 akan dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (24/9/2018).

Selain itu, rencananya juga akan dilangsungkan prosesi serah terima jabatan (Sertijab) dan pelantikan 12 Ketua TP PKK Kabupaten/Kota serta Ketua Dekranasda masa bhakti 2018-2023 oleh Ketua TP PKK Prov. Jatim Nina Soekarwo.

Dua belas pasangan yang akan dilantik adalah Bupati-Wabup Ponorogo, Bupati-Wabup Bangkalan, Bupati-Wabup Bojonegoro, Bupati-Wabup Nganjuk, Bupati-Wabup Pamekasan, Bupati-Wabup Pasuruan, Bupati-Wabup Magetan, Bupati-Wabup Madiun, Bupati-Wabup Lumajang, Bupati-Wabup Bondowoso, Bupati-Wabup Jombang, serta Walikota-Wawalikota Malang.

Rencananya, prosesi pelantikan tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Jawa Timur, serta Pembacaan Surat Keputusan Mendagri oleh Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setda Prov. Jatim.

Lalu dilakukan prosesi pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara sumpah jabatan dan pemasangan tanda pangkat dan tanda jabatan, penyerahan petikan surat keputusan, serta penyampaian kata-kata pelantikan oleh Gubernur Soekarwo.

“Pada saat itu juga akan dilangsungkan penandatanganan pakta integritas oleh masing-masing kepala daerah yang dilantik dihadapan Bapak Gubernur,” ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Prov. Jatim, Aries Agung Paewai di sela-sela acara gladi bersih, Minggu (23/9/2018) sore.

“Usai dilaksanakan prosesi pelantikan, Gubernur Soekarwo akan memberikan sambutan pelantikan,” terang Aries Agung.

Terkait pelantikan Bupati dan Wabup Tulungagung yang tidak menjadi satu dengan pelaksanaan pelantikan 12 Bupati/Wabup dan Walikota/Wawalikota, Aris Agung mengatakan bahwa khusus untuk Bupati/Wabup Tulungagung akan dilaksanakan prosesi pelantikannya secara tersendiri.

Rencananya akan dilaksanakan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta tanggal 25 September 2018. “Alasannya karena terkena hukum, maka pelantikannya dilakukan tersendiri,” pungkasnya. (fey/abi)

berita terkait

JOIN THE DISCUSSION